KPU akan Serahkan Alat Bukti Tambahan ke MK Senin Pekan Depan

Selasa, 9 Juli 2019 | 19:59 WIB
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Ketua KPU Arief Budiman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya telah mendengarkan permohonan dan pengesahan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam sidang hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya, kita sudah mendengarkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon," kata Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Arief mengatakan, KPU akan merespons semua permohonan dengan menyerahkan alat bukti tambahan ke MK paling lambat Senin (15/7/2019) pekan depan. Sedangkan lampiran keterangan jawaban tambahan akan diserahkan pada Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Ketika Pemohon Sengketa Pileg Tak Bisa Bedakan Pemilu Ulang dan Pemungutan Suara Ulang...

"Kami akan merespons jawaban paling lambat hari Kamis dan nanti akan kami sampaikan alat bukti juga paling lambat sampai dengan sebelum penutupan sidang. Jadi hari Senin," ujarnya.

Sebelumnya, KPU telah menyerahkan dokumen jawaban dan alat bukti atas 260 gugatan sengketa hasil pemilu, ke MK.

Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dokumen yang dibawa pihaknya hampir mencapai 100 boks.

Baca juga: KPU Segera Kirimkan Rancangan PKPU Pilkada ke Kemenkumham

"Kita sih tadi menghitung sekitar hampir seratus (boks) tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah terus," kata Wahyu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Untuk diketahui, MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa hasil pileg pada 9-12 Juli 2019.

Dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yang akan digelar 15-30 Juli 2019. Terakhir, pembacaan putusan hasil sengketa diagendakan pada 6-9 Agustus 2019. 

Kompas TV Ketua tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ali Nurdin memastikan pihaknya siap menjalani sidang sengketa pemilihan legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum KPUjuga menyebuttelah berkoordinasi dengan KPU seluruh tingkatan, demi menyiapkan alat bukti yang didatangkan darisemuaprovinsi di Indonesia.<br /> KPU akan berfokus menjawab dalil gugatan terkait kesalahan penghitungan suara oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursi.<br /> Sebagai pihak termohon, dalam sidang Sengketa Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi, KPUmemberikankuasa kepada 5 firma hukum untuk menjawab dalil-dalil gugatan pemohon.



Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden