Ketua tim kuasa hukum KPU, Ali Nurdin saat sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin. JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi 260 gugatan sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin mengatakan, pihaknya fokus pada tudingan kesalahan penghitungan suara yang sekiranya signifikan mempengaruhi perolehan kursi suatu partai di DPR RI, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
"Kami fokus apakah terjadi kesahalan perhitungan suara oleh termohon, sehingga mempengaruhi perolehan kursi. Kalau tidak mempengaruhi kursi tidak siginifikan, misalnya selisihnya 1000 tapi yang dipersoalkan hanya 100 itu kan tidak signifikan," kata Ali di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).
Baca juga: KPU Belum Siapkan Saksi untuk Hadapi 260 Gugatan Hasil Pileg di MK
Ali mengatakan, pihaknya bersama Ketua dan seluruh Komisioner KPU telah memetakan seluruh persoalan yang disengketakan.
Dari arahan KPU, Tim Kuasa Hukum telah menyiapkan sejumlah alat bukti yang relevan, yang juga telah diserahkan ke Kepaniteraan MK.
Ali mengaku, pihaknya bakal bersikap jujur dan terbuka dalam menghadapi seluruh sengketa.
"Kita bersikap jujur itu yang penting, sikap KPU tidak akan menutupi persoalan yang ada di lapangan, bersikap jujur apa adanya," ujar dia.
Baca juga: MK Gelar Sidang Perdana untuk 260 Sengketa Hasil Pemilu Legislatif
Untuk diketahui, MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa hasil pileg pada 9-12 Juli 2019.
Dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan yang akan digelar 15-30 Juli 2019. Terakhir, pembacaan putusan hasil sengketa diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
