Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bertemu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) saat melayat di rumah duka, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/6/2019). Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono . JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tak sepakat dengan usul Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik soal pembubaran koalisi parpol pendukungan pasangan capres-cawapres.
Mardani menilai, usul pembubaran koalisi parpol untuk mengurangi tensi politik di tengah masyarakat sebagai langkah yang kurang bijak.
"Usulan pembubaran untuk menurunkan tensi politik kurang bijak," ujar Mardani melalui pesan singkat, Minggu (9/6/2019).
Baca juga: Wasekjen Gerindra: Kalau Demokrat Enggak Sabar Keluar Koalisi, Silakan Tentukan Sikap
Menurut Mardani, pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik.
Saat Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung PDI-P, Golkar, NasDem, PPP, PKB, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI.
Adapun pasangan Prabowo-Sandiaga didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.
"Pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. PKS insya Allah istiqomah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur," kata Mardani.
Terkait tingginya tensi politik pascapilpres, Mardani justru menilai hal itu terjadi karena kurangnya kualitas kepemimpinan. Sebab kapasitas dan kualitas kepemimpinan menentukan kualitas demokrasi.
Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Minta Demokrat Jangan Bikin Gaduh
Lantas, ia mencontohkan sikap kandidat capres John McCain pada Pemilu Presiden Amerika Serikat 2008.
Saat itu McCain mengoreksi pernyataan seorang pendukungnya yang menyebut rivalnya, Barrack Obama, bukan orang Amerika.
McCain pun menegaskan bahwa Obama merupakan orang Amerika yang baik dan kompetitornya dalam mencintai Amerika.
"Kita bisa bersaing dan tetap saling menghormati kompetitor. Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlaq politik yang dewasa," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya.
"Saya usul, Anda (Prabowo) segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," ujar Rachlan seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6/2019).
Baca juga: Alasan Wasekjen Demokrat Minta Jokowi dan Prabowo Bubarkan Partai Koalisi
Menurut Rachland, saat ini Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 telah usai.
Kendati BPN pasangan Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Namun Rachlan menilai proses tersebut tidak melibatkan peran partai.
Oleh sebab itu, kata Rachlan, sebagai pemimpin koalisi Prabowo sebaiknya menggelar pertemuan resmi terakhir untuk membubarkan koalisi.
"Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai," kata Rachlan.
"Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tutur dia.
Di sisi lain, Ia juga meminta calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo membubarkan koalisi parpol pendukungnya.
Rachland memandang bahwa mempertahankan koalisi akan membuat polarisasi di masyarakat sulit diantisipasi
"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ujar Rachland.
Ia menilai keterbelahan di masyarakat berpotensi menimbulkan benturan.
Rachland menegaskan bahwa para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.
"(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," ucapnya.
