Sejumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) KBRI Kuala Lumpur di Malaysia, Minggu (14/4/2019). Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Krishnan K.U Hannan mengatakan sebanyak 80 sehingga 90 persen dari 1,5 juta WNI di seluruh Malaysia mengikuti Pemilu serentak 2019 lebih awal dari 17 April 2019 mendatang di Indonesia. *** Local Caption *** PEMILU 2019 DI KUALA LUMPUR MALAYSIA JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, polemik pemilihan umum di luar negeri harus mendapatkan perhatian khusus.
Dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas.
"Tentu ini perlu mendapat perhatian serius dari penyelenggara pemilu khususnya KPU. Saya lihat di Australia, Hongkong, Singapura, Malaysia, orang kok sampai begitunya," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2019).
Zulkifli juga meminta KPU untuk mengevaluasi pemilu di luar negeri agar menjadi pembelajaran.
Baca juga: Ini Alasan KPU dan Bawaslu Belum Bisa Cek Surat Suara Tercoblos di Malaysia
Perhelatan pemilu yang akan dilakukan Rabu besok, harus lebih lancar dari pelaksanaan di luar negeri.
"Ini tentu jadi evaluasi nantinya. Oleh karena itu mumpung besok akan ada hajatan besar setanah air, harus bersiap lebih baik," kata dia.
Proses pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 di luar negeri diadakan pada 8-14 April 2019.
Baca juga: [KLARIFIKASI] Penjelasan soal Tuduhan WNA Berbuat Curang dalam Pencoblosan di Sydney
Pencoblosan memang dilakukan beberapa hari sebelum pemungutan suara di dalam negeri pada 17 April 2019, agar hasilnya dapat dihitung serentak.
Namun, Pemilu 2019 di luar negeri juga diwarnai sejumlah kekisruhan dan masalah.
Sejumlah masalah itu antara lain surat suara tercoblos di Malaysia, atau berbagai kendala teknis seperti yang dialami WNI di Hong Kong.
Selain itu, ada juga lonjakan pemilih di Sydney, Australia yang tidak dapat ditangani oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) setempat.
