Bawaslu Sebut "Serangan Fajar" Masih Terjadi di Jawa Timur, Madura Paling Rawan

Selasa, 16 April 2019 | 08:54 WIB
Bawaslu Sulsel Salah satu meme tolak politik uang yang disebar Bawaslu Sulsel jelang hari pencoblosan Pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April mendatang.

SURABAYA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur menyebut, fenomena serangan fajar atau praktik politik uang masih ada dan berpotensi terjadi di hari H pemungutan suara, Rabu (17/4/2019).

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi, mengungkapkan, hasil pemetaan yang sudah dilakukan lembaganya, semua wilayah di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur masih ada potensi praktik politik uang.

"Karena berdasar hasil identifikasi kami, kami dapati bahwa ada sekian masyarakat memang masih mengharap serangan fajar," kata Aang, kepada Kompas.com, Senin (15/4/2019).

Pada Pilpres 2014, kata dia, sebagian besar masyarakat di Jawa Timur, pilihannya diarahkan dengan cara diberi materi dalam bentuk uang maupun barang.

Baca juga: Wagub Sumbar Instruksikan 134.000 ASN Awasi Serangan Fajar

Dari pengalaman pada Pilpres 2014, lanjut Aang, Bawaslu Jatim mulai melakukan patroli pengawasan dengan menerjunkan seluruh jajaran pengawas, mulai dari tingkat pengawas TPS sampai tingkat provinsi turun ke lapangan.

Bawaslu juga dibantu beberapa pemantau Pemilu yang punya relawan pemantau.

"Hasilnya, di Kota Probolinggo maupun di Kabupaten Ponorogo ditemukan terkait dengan adanya pihak yang menyebarkan bahan kampanye disertai uang," ucap dia.

"Di Kota Probolinggo itu pecahannya Rp 100.000 dan di Kabupaten Ponorogo itu pecahan Rp 50.000 maupun Rp 20.000, pemberi uang juga mengarahkan pilihan pemilih," kata dia.

Praktik politik uang, kata Aang, juga ditemukan di Situbondo di mana ada pihak tertentu sudah menyiapkan sembako berupa beras beserta bahan kampanye.

Selain itu, ada aktor-aktor di Sidoarjo yang datang dari rumah ke rumah memberikan bahan kampanye dengan menjanjikan akan memberi amplop pada H-1 atau hari H pemungutan suara.

Aang mengungkapkan, daerah-daerah paling rawan terjadinya serangan fajar saat Pemilu di empat wilayah kebudayaan di Jawa Timur.

Menurutnya, untuk wilayah Mataraman, Ponorogo dan Madiun merupakan daerah rawan. Wilayah Tapal Kuda atau Pandalungan, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo, wilayah Arek Kabupaten Malang dan Malang Raya.

Baca juga: Bawaslu Padang Kerahkan 2.694 Petugas Awasi Serangan Fajar Jelang Hari Pencoblosan

"Wilayah dengan potensi paktik politik uang yang utama ada di empat kabupaten di Pulau Madura. Itu harus dijadikan atensi terkait praktik politik uang di Madura," ujar dia.

Sayangnya, pihaknya tidak menyebut siapa saja aktor-aktor yang terlibat melakukan praktik politik uang dan mengarahkan pemilih untuk mendukung calon yang sudah diarahkan si aktor tersebut.

Menurut Aang, hasil identifikasi yang dilakukan di setiap daerah berbeda-beda.

"Kami tidak enak untuk nyebut profesinya, tapi aktor-aktornya sudah kami petakan sebulan sebelum hari H pencoblosan," pungkasnya.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden