Hasto Sebut Sejumlah Menteri Siap Jadi Jurkamnas Jokowi-Ma'ruf

Sabtu, 23 Maret 2019 | 14:19 WIB
KOMPAS.com/Ihsanuddin Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, sejumlah menteri akan menjadi juru kampanye nasional (jurkamnas) untuk pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada kampanye rapat umum.

"Kami juga siapkan nanti dari jurkamnas ulama, pimpinan partai politik, dan para menteri yang mengambil cuti untuk membantu seluruh kampanye rapat umum," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).

Hasto menyebutkan, para menteri yang menjadi jurkamnas adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri.

Baca juga: TKN Prediksi Undecided Voter jadi Penyebab Elektabilitas Jokowi-Maruf Turun

"Menteri-menteri dari partai ini akan mengajukan cuti. Sudah ada perencanaan detail untuk jurkamnas menteri, masing-masing sudah ada berdasarkan segmentasi pemilihnya," ungkapnya.

Dia menjelaskan tidak semua menteri yang saat ini bertugas di pemerintahan Jokowi-JK menjadi jurkamnas.

Baca juga: TKN Rilis Jadwal Kampanye Rapat Umum Jokowi-Maruf hingga Akhir Maret

Adapun menteri yang bertugas sebagai jurkamnas, lanjut Hasto, juga tidak mengikuti seluruh jadwal kampanye rapat umum Jokowi-Ma'ruf. Mereka khusus untuk kampanye Sabtu dan Minggu.

"Tidak seluruh jadwal kampanye rapat umum mereka ikuti, khususnya Sabtu dan Minggu saja," katanya.

Hasto menyatakan beberapa menteri tersebut berperan menguatkan basis tingkat keterpilihan Jokowi-Ma'ruf seperti di kelompok pemilih dari petani, anak muda, dan sebagainya.

Kompas TV Pemilu serentak 2019 ini kompleks, analisis mengenai efek ekor jas membingungkan partai politik dan calegnya dalam bekerja. Pada satu sisi harus mendukung capres sesuai putusan pimpinan partai, tetapi pada sisi lain harus memenangi kursi DPR. Caleg dan partai politik yang partainya tidak terasosiasi dengan capres mengambil jalur aman bagaimana bekerja untuk partai agar bisa lolos ke parlemen. Dari sisi media, pemberitaan hanya tertuju pada calon presiden. Simak Ulas Kompas terkait partai politik bisa lebih sederhana bersama General Manager Penelitian dan Pengembangan Kompas Toto Suryaningtyas berikut ini. #LitbangKompas #Pilpres2019 #elektabilitas #surveilitbangkompas



Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden