Mendagri, Ketua TKN Erick Thohir dan Wakil Ketua BPN Mardani Ali Sera di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjaga keadilan dalam rangka kampanye rapat umum Pemilu 2019 secara serentak serta menjaga kenetralan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
"Kami sepakat mendukung Bawaslu yang punya tugas paling utama menjaga keadilan dalam rangka Pemilu 2019, khususnya untuk ASN, TNI, dan Polri yang sudah bertekad untuk netral dan kami serahkan ke Bawaslu," ujar Tjahjo di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).
Hal itu diungkapkan Tjahjo saat ikut dalam deklarasi komitmen bersama menjelang kampanye rapat umum dan iklan kampanye Pemilu 2019 yang digelar oleh Bawaslu.
Baca juga: Bawaslu dan Peserta Pemilu Deklarasi Komitmen Bersama Lancarkan Kampanye Rapat Umum
Tjahjo menjelaskan, komitmen untuk menjaga keadilan dalam kampanye rapat umum juga sudah disepakati bersama oleh partai politik dan tim kampanye kedua capres-cawapres.
Ia yakin, komitmen bersama tersebut mampu membantu sistem Pemilu yang demokratis, jujur, dan taat pada aturan yang berlaku.
"Kami juga meminta Bawaslu untuk komitmen melarang yang namanya racun demokrasi, termasuk virus-virus demokrasi yaitu politik uang, kampanye berujar kebencian, dan kampanye yang bersifat SARA, hoaks, dan fitnah. Itu racun demokrasi yang saya kira semua sepakat untuk kita lawan dan hindari," jelasnya.
Ketua Bawaslu Abhan Nur menambahkan, memasuki rapat kampanye umum yang akan dimulai pada 24 Maret 2019, dibutuhkan kesadaran dari para peserta Pemilu untuk menjaga kondisi politik berjalan aman dan damai.
"Tahapan Pemilu berjalan terus. Memasuki kampanye rapat umum dan iklan di media massa, maka pasti ada potensi yang kompleks kalau tidak ada kesadaran dari peserta Pemilu," ujar Abhan dalam sambutannya.
Baca juga: Bawaslu DIY Larang Kegiatan Deklarasi Alumni Jogja SATUKan Indonesia
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat dan peserta Pemilu untuk berikhtiar menciptakan pemilu yang damai, beretika, dan bermartabat.
Baginya, pendidikan politik untuk masyarakat adalah investasi bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, perhelatan Pemilu 2019 yang bermartabat dan damai diperlukan.
"Kita harus saling bersinergi, tanpa saling menjatuhkan. Masyarakat adalah subjek utama agar demokrasi berjalan dengan baik," ungkapnya kemudian.
