Telunjuk Jokowi, Petunjuk Romahurmuziy, dan Sosok Mahfud MD

Kamis, 9 Agustus 2018 | 09:41 WIB
KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADO Joko Widodo dan Mahfud MD. Foto diambil saat Jokowi yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan mantan Ketua MK Mahfud MD hadir dalam acara diskusi bersama aktivis Nahdlatul Ulama di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, 12 Maret 2014.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik Mahfud MD
Telunjuk Jokowi

Sebelum menelaah cuitan Gus Romi tentang "nasionalis-religius", "mewakili ormas Islam terbesar", atau "sudah malang melintang dalam aneka jabatan publik sejak reformasi", ada baiknya simak terlebih dahulu pernyataan Presiden Jokowi ketika ditanya seputar Pilpres.

Usai membuka Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (8/8/2018), para jurnalis bertanya kepada Jokowi soal apakah pertemuannya dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada Selasa (7/8/2018) kemarin membuat PAN mendukungnya di Pilpres 2019?

Awalnya, Jokowi menjawab "Iya, lihat nanti saja". 

Namun, usai itu Jokowi mengarahkan jari telunjuknya ke arah Gus Romi yang berdiri di sebelahnya, sambil berkata, "Biar anu, untuk urusan itu, biar Pak Romi saja yang menyampaikan". 

Baca juga: Said Aqil: Kader NU jadi Cawapres Jokowi, Jika Diambil Alhamdulillah

Sontak, Romi terkejut kemudian tertawa dengan penunjukan Presiden itu.

"Nanti semuanya ditanyakan ke Pak Romi. Pak Romi ini ngerti banget semuanya. Tanyakan ke Pak Romi ya," lanjut Jokowi.

Bahkan ketika menjawab pertanyaan pewarta sebelum berjalan masuk ke mobilnya, Jokowi masih mengungkapkan jawaban yang sama.

Berulang-ulang Presiden mengatakan, "Tanyakan ke Pak Romi. Pak Romi ini ngerti banget semuanya". Presiden seolah-olah ingin menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Gus Romi adalah hal yang sebenarnya terjadi.

Baca juga: Sinyal dari Romahurmuziy, Apakah Mahfud MD Cawapres Jokowi?

Usai Presiden pergi, Gus Romi mengungkapkan bahwa cawapres Jokowi berinisial "M". Ketika ditanya kembali apakah cawapres Jokowi itu berlatar belakang partai politik atau tidak, ia menegaskan bahwa latar belakang politik tidak menjadi pertimbangan. Sebab, nama-nama yang ia sebutkan tetap memiliki kaitan erat dengan partai politik.

Ia pun memberikan contoh dua nama dari 10 nama yang pernah ia sebutkan, yakni Ketua MUI Ma'ruf Amien dan mantan Ketua MK Mahfud MD.

"Kalau melihat partai politik atau nonpartai politik, itu bukan preferensinya. Ma'ruf Amien ini ya misalnya. Beliau pernah menjadi anggota DPRD DKI dari PPP, pernah juga menjadi DPR dari PKB. Mahfud MD juga, beliau pernah menjadi deklarator PAN, pernah menjadi anggota DPR dari PKB juga," ujar Gus Romi.

"Jadi, dari partai atau nonpartai enggak menjadi soal karena kami semua ini memiliki sejarah di partai politik," lanjut dia.

Page:

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden