Sempat Tak Setuju, Ini Alasan Wiranto Sepakat Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar

Jumat, 22 Juni 2018 | 18:18 WIB
Kompas.com/YOGA SUKMANA Menko Polhukam Wiranto bersama sejumlah pejabat menggelar konferensi pers usai rakor persiapan akhir Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sempat menolak usulan pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat pada Februari 2018. Namun kini ia setuju dan menerima hal itu.

Mantan Panglima ABRI menuturkan, ada kondisi yang berbeda dari usulan awal dan saat ini.

Dulu, ia menolak usulan itu karena ada potensi pelanggaran Undang-Undang Kepolisian bila Iriawan dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

"Saya batalkan karena waktu itu yang bersangkutan masih perwira Polri aktif yang duduk di lembaga struktural kepolisian Mabes Polri," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Baca juga: Kengototan Pemerintah dan Netralitas Iriawan, Pj Gubernur, di Pilkada Jabar

Namun kemudian, ucap mantan Panglima ABRI itu, terjadi dinamika di internal Polri. Iriawan dipindahkan ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Dengan begitu, Iriawan tak lagi aktif duduk dalam struktur kepolisian. Sehingga, kata Wiranto, pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Ada 11 lembaga yang walaupun (ada anggota polisi) masih aktif, tetapi tidak lagi menjabat dalam struktur kepolisian, (maka) itu enggak ada masalah (dilantik sebagai Pj Gubernur)," kata dia.

Oleh karena itu, ia menilai pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar tidak perlu dipersoalkan lantaran sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pemerintah meyakini Iriawan mampu menjaga netralitas di Pilkada Jabar. 

Baca juga: Wiranto: Hak Angket Pengangkatan Pj Gubernur Jabar, Silakan Saja

Menurut Wiranto, Iriawan adalah polisi berpengalaman yang dinilai mampu menjaga Pilkada Jawa Barat. 

"Dengan pengalaman beliau, punya kualitas untuk mengamankan daerah Jawa Barat agar dalam rangka Pemilu ini tetap aman dan kondusif sehingga masyarakat bisa memilih dengan tetang," ucap dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo angkat bicara soal pengangkatan Komjen M Iriawan, sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat.



Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden