Tak Ada Poros Nasional, JK Yakin Pilkada Serentak Bebas Konflik Besar

Kamis, 21 Juni 2018 | 12:26 WIB
KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yakin tak akan terjadi konflik besar dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.

"Tidak akan terjadi konflik besar, karena tidak ada poros nasional," ujar Kalla di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Menurut Kalla, antara partai pendukung pemerintah dengan non pendukung pemerintah berkoalisi secara dinamis di daerah.

Baca juga: Wapres Kalla Yakin Pilkada Serentak 2018 Akan Berlangsung Aman

"Golkar dengan PDI-P, di sana PDI-P dengan Demokrat. Orang bisa milih bupatinya dari partai ini, tapi gubernurnya pilih ini," kata dia.

Meski demikian, Kalla juga mengingatkan potensi konflik tetap bisa terjadi di sejumlah daerah.

"Papua setelah perhitungan karena pakai noken, di situ letaknya. Sulawesi Selatan juga bisa terjadi setelah pemilihan," kata Kalla.

Baca juga: Bawaslu Ikut Awasi Penyaluran Zakat Jelang Pilkada Serentak 2018

Sedangkan di Jawa Barat, Kalla sepenuhnya yakin tidak akan terjadi konflik. Meski saat ini tensi Pilkada di Jabar memanas pasca penjunjukan penjabat gubernur Jabar.

"Jawa Barat tidak pernah terjadi konflik," kata Kalla.

Adapun diketahui, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2018 akan digelar pada Rabu 27 Juni 2018 mendatang.

Pilkada serentak tahun ini juga digelar di 171 daerah se-Indonesia.

Kompas TV Warga belum memiliki Nomor Induk Kependudukan.



Penulis : Moh Nadlir

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden