PKS Sarankan Demokrat Tanya Akar Rumput Sebelum Gabung ke Jokowi

Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:26 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - PKS angkat bicara mengenai wacana Partai Demokrat bergabung ke barisan koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyarankan agar Demokrat mempertimbangkan aspirasi para pendukungnya di akar rumput terlebih dahulu sebelum memutuskan mengubah arah politik lima tahun ke depan.

"Tiap partai punya kemandirian dalam memutuskan masa depan dan strategi partainya masing-masing. Demokrat partai besar. Tentu pendapat para pendukung merupakan pertimbangan yang utama," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Menebak Arah Politik PAN dan Partai Demokrat...

Mardani mengakui, mempertahankan elektabilitas partai memang sulit. Apabila Demokrat tidak berani menjadi parpol pelopor serta menjadi trendsetter, maka akan dengan mudah turun pamornya.

"Dalam politik, kalau tidak menjadi leader dan trendsetter, biasanya tidak mendapat banyak kredit dari masyarakat ya. Artinya berpeluang menjadi partai medioker," lanjut Mardani.

Hanya sebatas saran, Mardani pun berharap partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu memilih oposisi seperti PKS.

PKS, ditegaskan, istiqomah sebagai oposisi.

"Akan sehat bagi demokrasi jika ada oposisi yang kuat. (PKS) Insya Allah istiqomah," lanjut Mardani.

Diberitakan, Partai Demokrat melalui Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya bakal memberikan dukungan kepada pemerintahan baru, Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Politisi PDI-P Nilai Demokrat Terlambat Ingin Gabung Koalisi Jokowi

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan bahwa partainya belum menentukan sikap resmi tentang arah politik ke depan.

Syarief mengakui bahwa mayoritas kader Demokrat memang menginginkan bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, ada juga yang menolak hal tersebut. .

"Ya belum diputuskan sama Majelis Tinggi, Memang kan pembicaraan kan di antara kader kan ada yang mau masuk ada yang tidak," kata Syarief saat dihubungi.

Menurut Syarief, yang penting komunikasi yang dibangun bersama kubu Jokowi sangat baik.

 

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto begitu terpesona dengan suguhan makanan khas tanah air yang dengan khusus disiapkan Ketua Umum PDI Perjuangan, sekaligus Presiden Ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7). Pertemuan keduanya seperti menyambung kembali kekeluargaan dan tali persaudaraan. Meski berbeda sikap politik, hal ini membuktikan hubungan keduanya tak pernah terputus. Politik nasi goreng, begitu Mega menyebutnya. Pertemuan akrab ini seperti menyegarkan memori, tepat 10 tahun lalu. Medio 2009, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Soebianto turut bertarung dalam kontestasi pilpres, bersaing dengan dua pasangan calon lain. Mega-Prabowo atau yang dulu lebih dikenal dengan sebutan Mega-Pro bahkan juga pernah masak bersama di kediaman Mega, 7 Juli 2009. Koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra terlihat harmonis dalam setiap momen kampanye jelang pemungutan suara pada Pilpres 2009. Pasangan Mega-Pro pun mengakhiri pilpres 2009 dengan raihan 26,79% suara. Kembali ke pertemuan Megawati dan Prabowo yang tentunya lebih dari sekadar pertemuan dua kawan lama. Prabowo menyatakan, memiliki sikap yang sama menjaga NKRI dan siap memberi kontribusi untuk negara. Mega pun menyebut perbedaan adalah hal yang biasa. Mari kembali rukun dan bersahabat demi kepentingan bangsa dan negara. Pertemuan ini juga dinilai sarat akan makna. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai, pertemuan Megawati dengan Prabowo bisa jadi merupakan sinyal berlanjutnya rekonsiliasi. Tak hanya Mega-Prabowo. Menurut Mega, Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid juga kerap datang ke rumahnya untuk menikmati nasi goreng bikinannya. Tak hanya Megawati yang menggunakan nasi goreng sebagai bagian dari diplomasi politik. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden Ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menyajikan menu yang sama saat melakukan pertemuan dengan Prabowo. Menu nasi goreng. Apa pun menunya, bagaimana motifnya, dan siapa pun tokoh bangsanya diharapkan pertemuan politik dapat terus dikemas secara akrab, kekeluarga, serta dapat kembali merekatkan tali silaturahmi dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia. #MegawatiPrabowo #Megapro #PolitikNasiGoreng



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden