Politisi Nasdem: Diterimanya Demokrat dalam Koalisi Tergantung Jokowi dan KIK

Selasa, 13 Agustus 2019 | 13:04 WIB
KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengingatkan, apabila Partai Demokrat ingin masuk ke dalam koalisi pemerintah, keputusan diterima atau tidak bergantung pada persetujuan presiden terpilih Joko Widodo dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Namun, keputusan menerima dalam KIK atau tidak akan diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan partai-partai koalisi tentu," kata Irma saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Irma mengatakan, Demokrat belum menyampaikan secara resmi dukungan untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Demokrat Ingin Gabung Pemerintah, Bagi-bagi Kekuasaan Pasti Terjadi

Namun, tak dapat dimungkiri setiap partai yang ingin bergabung koalisi pemerintah mengincar kursi kabinet kerja.

"Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet," ujarnya.

Selanjutnya, Irma mengapresiasi pilihan arah politik Demokrat.

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Arah Politik Partainya Dukung Jokowi-Maruf

Menurut dia, Demokrat sudah sewajarnya masuk dalam koalisi pemerintah karena selama masa Pilpres 2019, Demokrat tidak menggunakan politik identitas untuk mengkritik Jokowi.

"Demokrat yang bukan merupakan penggangas ganti presiden dan bukan partai pengguna politik identitas yang menghantam Jokowi habis-habisan wajar jika ingin gabung," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan.

Baca juga: Demokrat Belum Putuskan Arah Politik, Tunggu Momen HUT Partai dan SBY

Namun, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.

"Ya, itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.

Ia mengatakan, Demokrat siap membantu pemerintah jika presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.

Kompas TV Politisi partai Demokrat, Andi Arief keberatan jika partai Demokrat dan SBY disalahkan atas kekalahan Prabowo-Sandi di pilpres 2019.<br /> <br /> BPN Prabowo-Sandi menganggap pernyataan Andi Arief ini telah untuk merongrong kesolidan koalisi. Apakah cuitan Andi Arief di twitternya makin memperjelas arah politik partai Demokrat pasca pemilu 2019?<br /> <br /> Untuk membahasnya sudah hadir di studio politisi partai Demokrat, Andi Mallarangeng serta pengamat politik LIPI, Siti Zuhro.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden