Surya Paloh Tegaskan Nasdem Tak Minta Jatah Menteri

Kamis, 8 Agustus 2019 | 17:40 WIB
KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh di De Tjolomadoe Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (11/11/2018).

SANUR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menegaskan partainya tidak meminta jatah menteri dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024 mendatang.

Paloh mengatakan, Partai Nasdem menyerahkan pembagian jatah menteri sepenuhnya kepada Presiden terpilih Joko Widodo.

"Nasdem enggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempeng, enggak pernah kita minta-minta kursi itu. Tergantung Pak Presiden saja, dia perlukan Nasdem boleh, enggak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh usai menghadiri pembukaan Kongres V PDI-P di Sanur, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Megawati: PDI Perjuangan Dikasih Empat Kursi Menteri, Emoh!

Paloh menyatakan, dukungan Nasdem kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019 lalu tanpa syarat.

Paloh pun menegaskan, Nasdem berkomitmen tidak akan meminta jabatan tertentu dari Jokowi.

"Satu kali secara resmi saya katakan Nasdem, harus saya katakan benar-benar, sungguh-sungguh, memberikan dukungan tanpa syarat. Enggak ada urusan itu berapa kursi, mau satu, mau dua, enggak ada masalah," ujar Paloh.

Paloh pun tak memusingkan pernyataan Jokowi yang menyebut PDI-P akan mendapat jatah kursi menteri terbanyak pada kabinet mendatang.

"Ya wajar lah partai pemenang Pemilu kan harus lebih banyak," kata Surya.

Indonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara)AP IMAGES / DITA ALANGKARA Indonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara)
Sejauh ini, partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf telah bersilaturahim ke Jokowi di Istana Merdeka.

Salah satu agendanya, menyodorkan nama-nama kader sebagai pertimbangan Jokowi untuk mengisi posisi kabinet kerja jilid II.

PKB telah menyodorkan 10 nama kepada Jokowi. PPP tak secara spesifik menyampaikan jumlah menteri yang diinginkan, tetapi ingin jatah kursi menteri bertambah.

PDI-P, Golkar, dan Nasdem juga memiliki target untuk mendapatkan jatah kursi lebih besar dalam kabinet kerja jilid II.

Baca juga: Jokowi: Jatah Menteri untuk PDI-P Terbanyak, Itu Jaminan Saya

Meskipun demikian, partai-partai koalisi pemerintah itu menyerahkan sepenuhnya penentuan pembagian kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo.

 

Sebelumnya, Jokowi menyebut akan memberikan jatah menteri paling banyak kepada PDI-P. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta Jokowi memberikan PDI-P lebih dari empat kursi menteri.

"Orang kita pemenang dua kali, betul tidak? Lha iya lah. Jangan nanti, "Ibu mega, saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah di DPR, nanti saya kasiih empat ya". Emoh, tidak mau," kata Megawati.

Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Krisiandi
Page:

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden