Sekjen PDI-P Tegaskan Tak Ada Tekanan bagi Jokowi untuk Susun Kabinet

Kamis, 1 Agustus 2019 | 14:46 WIB
ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Presiden meminta peran BMKG diperkuat dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat serta daerah guna memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat dalam rangka mengurangi resiko bencana. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada tekanan dari partai koalisi terhadap presiden terpilih Joko Widodo dalam menyusun kabinet periode 2019-2024.

"Bagi kami (PDI-P), penyusunan kabinet harus dengan kontemplasi dan data profil calon-calon yang ada. Presiden juga punya opsi-opsi. Itulah yang harus dibahas sehingga tidak ada tekanan dalam menyusun hal itu (kabinet)," ujar Hasto saat ditemui dalam konferensi pers kongres kelima PDI-P di kantor DPP partai, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Pilih Dampingi Megawati, Sekjen PDI-P Tidak Mau Jadi Menteri

Hasto menuturkan, peran partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) adalah memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Partai koalisi, kata dia, tidak bisa meniadakan hak presiden dalam menyusun kabinet.

"Peran partai yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Ya peran partai itu kan terkait strategi memobilisasi rakyat, peran parpol enggak bisa meniadakan hak presiden. Itu ditunjukkan oleh Ibu Megawati ketika menjadi presiden saat menyusun kabinet," paparnya kemudian.

Namun, Hasto menuturkan, PDI-P sebagai partai pengusung bisa memberi masukan kepada Jokowi terkait sosok yang dirasa pantas dan memiliki kemampuan strategis. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dalam pemilihan kabinet jilid II periode 2019-2024.

Baca juga: PKS Yakin Gerindra, PAN, dan Demokrat Tak Akan Masuk ke Kabinet Jokowi-Maruf

Jokowi mengatakan, masuknya sejumlah nama tersebut membuatnya lebih mudah untuk memilih.

"Soal kabinet, saat ini sudah mulai masuk nama-nama. Kami mengumpulkan pilihan. Jadi memilihnya lebih mudah karena banyak alternatif," katanya seusai makan siang di Rumah Makan Mbah Karto, Sukoharjo, Minggu (23/7/2019), dikutip dari Tribunnews.com.

Namun, saat ini dia belum memutuskan nama-nama yang akan masuk dalam kabinet jilid II itu.

Kompas TV Tim satgas karhutla bersama BPBD, Manggala Agnni, danswasta berupaya memadamkankebakaran lahansawit diTanjung Jabung Timur. Helikopter dikerahkan untuk memadamkan api. Luasnya lahan yang terbakar menyebabkan proses pemadaman darat sulit dilakukan. Selain itu, jauhnya sumber air menjadi salah satu kesulitan tim darat sehingga menghambat mobilisasi tim dalam proses pemadaman.BPBD juga telah mengusulkan pengadaan 3 helikopter untuk penanganan karhutla. Sementara itu,kabut asap terlihat mulai menyelimuti Kota Pekanbaru beberapa hari belakangan ini.Diduga kabut asap ini merupakan kiriman dari Kabupaten Pelalawan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Tim satgas terus mengupayakan pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Riau juga masih terus terjadi. Lahan di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Riau terbakar. Kondisi lahan gambut dan meluasnya titik api membuat petugas kesulitan saat melakukan pemadaman. Sedikitnya ada tujuh hektar lahan milik masyarakat terbakar. Sebagian lahan yang terbakar sudah ditanami pohon kelapa sawit. Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi di beberapa provinsi. Jokowi yakin kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bisa ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah. #KebakaranHutan #KebakaranLahan #Karhutla



Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden