PKS Yakin Gerindra, PAN, dan Demokrat Tak Akan Masuk ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Rabu, 31 Juli 2019 | 10:17 WIB
KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yakin partainya tidak akan sendirian menjadi oposisi pemerintah pada periode mendatang.

Ia memprediksi parpol koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 akan tetap berada di luar pemerintahan.

Artinya Gerindra, PAN dan Demokrat tidak akan mendapat kursi menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Saya kok yakin PKS enggak akan sendirian di luar kabinet. Akan ada partai lain. Dan tentu tidak semuanya akan ada di kabinet," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Seluruh Konstituen Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

Hidayat menambahkan, sejumlah elite pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf telah mengeluarkan pernyataan yang memberikan sinyal bahwa tak ada penambahan jumlah parpol dalam koalisi pendukung pemerintah.

Seperti diketahui pada Pilpres 2019 pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung enam parpol yang memiliki kursi di DPR dan empat parpol di luar parlemen.

Enam parpol di DPR yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura. Sedangkan empat parpol lainnya adalah PSI, PKPI, PBB dan Perindo.

Baca juga: Ketua DPP Yakin PKS Tak Sendirian di Luar Pemerintahan

"Kita juga kan dengar beberapa tokoh dari beberapa partai menyebut sudah cukup yang ada, gemuk, jangan sampai obesitas dan mengurangi kursi mereka," kata Hidayat.

"Maka sebaiknya Pak Jokowi fokus saja pada koalisi beliau karena mereka juga sudah mengajukan nama (calon menteri) yang sangat banyak kan," ucapnya.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui putri proklamator Bung Karno yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri. Prabowo tiba di kediaman Rachmawati pada Sabtu (27/7) sore. Dalam pertemuan sekitar 2 jam itu, Prabowo membahas dinamika politik nasional saat ini, termasuk pertemuannya dengan presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, Rachmawati memberikan masukan kepada Prabowo untuk tetap berada di barisan oposisi. Sebelumnya pada Rabu (24/7) lalu, Prabowo menemui putri proklamator Bung Karno lainnya yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Prabowo bertemu dengan kakak Rachmawati itu untuk membahas dinamika politik nasional pasca-pilpres. Prabowo didampingi Sekjen Ahmad Muzani dan Ketua DPP Gerindra Edi Prabowo. Sementara Megawati didampingi beberapa tokoh, di antaranya Kepala BIN Budi Gunawan dan putra megawati, Prananda Prabowo. #RachmawatiSoekarnoputri #Prabowo #Megawati



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden