Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, mengatakan, posisi politik Prabowo bersama Partai Gerindra menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah sama bagusnya.
"Saya kira mau Pak Prabowo di oposisi juga bagus. Mau gabung juga bagus ya. Yang penting tujuannya untuk negara dan bangsa," kata Djoko di Gedung Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/7/2019).
Baca juga: Gabung Koalisi Maritim AS, Korea Selatan Bakal Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
Djoko mengatakan, jika Gerindra menjadi pihak oposisi maka dapat mengawal jalannya pemerintahan.
Namun, jika menjadi koalisi pemerintah, Gerindra dapat ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara.
"Jadi oposisi juga mengkritisi, ya kan. Bergabung juga berpartisipasi. Enggak masalah. Ini hanya awal dari satu proses. Ke sananya saya enggak tahu saya. Itu wewenang Pak Prabowo," ujar dia.
Ketika ditanya terkait pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri beberapa waktu yang lalu, Djoko enggan berkomentar banyak.
"Saya enggak ini, itu masalah politik, wewenangnya Pak Prabowo. Saya hanya atur pasukan (BPN) saja, sudah selesai," ucap Djoko.
Wacana Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi pemerintah semakin kuat sejak pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, Rabu (29/7/2019).
Namun, menurut elita partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, pertemuan Prabowo-Megawati tak ada kaitannya dengan merapatnya Gerindra ke koalisi pemerintah.
Baca juga: Ketum GP Ansor: Oposisi Tidak Usah Gabung Koalisi, Bikin Penuh...
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, pertemuan itu memperbesar peluang bergabungnya Gerindra ke Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Membuka peluang kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalam pemerintahan jadi terbuka kemungkinan itu," kata Ferry seusai mengikuti diskusi politik Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).
Pertemuan Prabowo dan Jokowi di MRT pada 13 Juli yang dilanjutkan dengan pertemuan Jokowi-Megawati di Jalan Teuku Umar, menurut Ferry, telah membuka jalan Gerindra merapat ke pemerintah.
Kendati demikian, ia mengatakan, keputusan tersebut tergantung Jokowi, apakah merasa perlu untuk mengajak partai di luar koalisi pendukungnya atau tidak.
Posisi Prabowo, kata Ferry, adalah membantu bila diperlukan, bukan meminta.
