Sekjen PDI-P: Ada atau Tidak Penambahan Anggota Koalisi, Kerja Sama Tetap Terbuka

Sabtu, 27 Juli 2019 | 22:04 WIB
KOMPAS.com/Ihsanuddin Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan Sekjen Nasdem Johnny G Platte di Resto Seribu Rasa, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, kerja sama dengan partai non-pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap terbuka meskipun tak ada penambahan anggota koalisi di kabinet.

Hal itu disampaikan Hasto mengenai potensi kerja sama PDI-P dengan partai non-pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Ada atau tidak ada penambahan di kabinet, kerja sama kan tetap terbuka, baik itu di DPR, MPR maupun di dalam pilkada serentak. Sehingga ruang kerja sama itu luas. Yang penting adalah ruang komunikasi, kesepahaman antara para pemimpin," ujar Hasto di Hotel Asrilia, Bandung, Sabtu (27/7/2019).

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Belum Ada Wadah Pengganti TKN

Hasto menambahkan, saat ini koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf sudah dominan di parlemen. Kini, mereka menguasai 60,7 persen kursi di DPR.

Hal itu tentunya mempermudah pemerintah dalam mengeksekusi berbagai programnya. Namun, Hasto mengatakan, kondisi itu tak menutup Presiden Jokowi untuk memperluas koalisi di pemerintahan.

Baca juga: Sekjen PDI-P dan Nasdem Tegaskan Koalisi Solid

Karenanya, Hasto mengatakan, penambahan anggota koalisi di pemerintahan akan dibicarakan terlebih dahulu oleh Presiden Jokowi dan seluruh ketua umum partai pengusungnya.

"Kalau kita bandingkan dengan 2014 yang hanya 40 persen, sekarang kan 60,7 persen. Tetapi terkait kebijakan koalisi pascapemilu Pak Jokowi juga menegaskan akan dibahas bersama dengan para ketum," lanjut dia.

Kompas TV Presiden terpilih Joko Widodo telah resmi membubarkan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma&rsquo;ruf dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Pusat, Jumat (26/7) sore.<br /> <br /> Pertemuan yang berisi pembubaran tim kampanye nasional Jokowi-Ma&rsquo;ruf dimulai pada Jumat sore, berakhir pada pukul 18.30 WIB. Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan acara ini juga membahas evaluasi kinerja TKN. Bagaimana nasib koalisi pasca-tkn dibubarkan? Lalu akan seperti apa komposisi koalisi &quot;plu-plus&quot; jika nanti jadi dibentuk? Kita bahas bersama mantan Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma&#39;ruf Usmas Kansong, serta Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden