Pengamat: Prabowo dan Gerindra Memang Simbol Oposisi

Senin, 29 Juli 2019 | 10:16 WIB
ANTARA FOTO/FENY SELLY Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto menyapa pendukung dan simpatisan yang memadati pelataran Benteng Kuto Besak Palembang pada Kampanye akbar, di Palembang, Sumsel, Selasa (9/4/2019). Puluhan ribu pendukung dan simpatisan dari 17 Kabupaten dan Kota di Sumsel datang untuk bertemu langsung dengan Capres Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto merupakan simbol oposisi.

Maka dari itu, jika Gerindra memutuskan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo, hal itu akan dianggap tak elok bagi para pendukung maupun kadernya yang memiliki sikap berbeda.

"Gerindra memang terbelah soal gabung atau tidak ke Jokowi. Melihat kecenderungannya, sepertinya kader-kader Gerindra tetap ingin di luar pemerintahan. Sebab, Gerindra dan Prabowo adalah simbol oposisi yang akan dianggap tidak elok jika melebur dengan penguasa," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Gerindra, Simbol Oposisi yang Mulai Goyah

Hal itu dinilai Adi menyusul munculnya pro dan kontra terkait perbedaan pendapat soal arah politik di internal Gerindra pascapilpres 2019.

Menurutnya, terdapat keterbelahan sikap politik di tingkat elite Gerindra yang menginginkan partai tersebut tetap menjadi oposisi atapun bergabung dengan pemerintah.

Pihak yang mendukung oposisi dinilai Adi karena Gerindra memiliki keteguhan sebagai partai tandingan pemerintah.

"Karena memang DNA Gerindra sejak awal ya oposisi, model bisnisnya adalah lawan tanding pemerintah, bukan partner," imbuhnya kemudian.

Baca juga: Pertemuan Prabowo Megawati Buka Pintu Gerindra Masuk Pemerintahan Jokowi-Maruf

Jika Gerindra memutuskan bergabung dengan pemerintah, seperti diungkapkan Adi, keterbelahan sikap politik kader di internal partai bisa semakin runcing.

Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Tak hanya di tingkat elite, para pendukung setia Gerindra akan menilai bahwa pilpres merupakan dagelan politik saja.

"Pendukung yang kecewa akan menilai politik hanyalah bagi-bagi kekuasaan. Bahkan, dampaknya bisa berakibat pada elektabilitas partai, buktinya pertemuan Prabowo dan Jokowi saja sudah memancing banyak reaksi negatif pendukung Prabowo dan Gerindra," jelas Adi.

Baca juga: Rachmawati Soekarnoputri: Posisi Kita Sekarang Antitesis Pemerintah

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyatakan sejak awal Gerindra merupakan antitesis dari pemerintahan Jokowi.

Pernyataan dari putri Presiden pertama RI Soekarno disampaikan saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (27/7/2019) sore. Pertemuan digelar di kediaman Rachmawati, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kita memosisikan diri kita sekarang ini, melihat sistem yang berlangsung, adalah antitesa (antitesis). Kan begitu. Dan itu yang harus kita bicarakan ke depan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang ini menyelimuti kondisi kebangsaan kita," ujar Rachmawati usai pertemuan.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui putri proklamator Bung Karno yang juga wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarno Putri. Prabowo tiba di kediaman Rachmawati pada Sabtu sore dalam pertemuan sekitar 2 jam itu Prabowo membahas dinamika politik nasional saat ini termasuk pertemuannya dengan Presiden terpilih Joko Widodo dan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. #PrabowoSubianto #RachmawatiSoekarnoPutri #JokoWidodo



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden