Waketum Sebut Program Gerindra dan PDI-P Tak Jauh Beda

Sabtu, 27 Juli 2019 | 14:01 WIB
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berpamitan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) usai menggelar pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono berharap ada pertemuan lanjutan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan presiden terpilih Joko Widodo. 

Pertemuan tersebut diharapkan terjadi setelah adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT pada 13 Juli 2019 serta bertemunya Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati pada 24 Juli 2019. 

Pertemuan kedua Jokowi dan Prabowo, kata Ferry, diharapkan membicarakan program kerja sama di antara kedua belah pihak. Prabowo dan Gerindra bisa saja menyodorkan sejumlah program untuk bisa dijalankan dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. 

Wakil Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Juliantono saat ditemui di kantor sekretariat BPN, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Juliantono saat ditemui di kantor sekretariat BPN, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).
Menurut Ferry, tidak ada salahnya jika Jokowi mengadopsi program yang ditawarkan Gerindra.

Baca juga: Waketum Gerindra Harap Prabowo dan Jokowi Bertemu Lagi Bahas Program Kerja Sama

Sebab, lanjut Ferry, konsep dan program pembangunan yang dimiliki Gerindra dan Jokowi serta PDI-P tidak banyak yang berbeda.

"Pak Jokowi jelas membutuhkan kebersamaan untuk menghadapi tantangan ke depan. Pak Jokowi juga butuh bersama-sama mencapai target pemerintahan. Nanti kita lihatlah apakah Pak Jokowi menerima program kami atau tidak," kata Ferry seusai mengikuti diskusi polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

Baca juga: Waketum Gerindra: Prabowo yang Inisiatif Bertemu Ibu Mega

Kerangka dasar program kerja sama Gerindra yang disampaikan Prabowo kepada Megawati, lanjutnya, penting dibicarakan bersama Jokowi.

Menurut Ferry, jika program kerja sama yang ditawarkan Gerindra disetujui Jokowi, bisa saja ada sharing power di pemerintahan nanti.

"Ada baiknya pertemuan antara Prabowo dan Megawati bisa dilanjutkan dengan bertemu Jokowi agar proses rekonsiliasi juga semakin bagus dan bisa diterima oleh semua pihak," katanya.

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto makan siang bersama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto makan siang bersama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan oleh Partai Gerindra sebelumnya.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi rencana Gerindra menawarkan konsep program kepada Presiden Joko Widodo untuk bekerja sama dalam membangun pemerintahan yang efektif.

"Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada tahun 2009, kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesa dalam hal kebijakan," ujar Hasto di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Baca juga: PPP Sebut Kedekatan Gerindra Belum Tentu Berkoalisi

Diketahui, Gerindra menyiapkan sejumlah konsep program untuk ditawarkan kepada pemerintahan baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bahkan, Gerindra juga akan menyiapkan kadernya untuk menjalankan konsep program itu apabila Jokowi-Ma'ruf menerimanya.

Konsep program tersebut dibahas dalam rapat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersama seluruh dewan pembina partai di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 5 Poin Pidato Visi Indonesia Joko WIdodo

Kompas TV Presiden terpilih Joko Widodo telah resmi membubarkan tim kampanye nasional. Meski bubar parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja menjamin KIK akan tetap hadir untuk mengawal Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun disebut-sebut pembubaran TKN ini justru menjadi peluang munculnya koalisi baru. Jawaban presiden terpilih Joko Widodo terkait isu pecahnya koalisi pendukungnya ini seolah menjawab sejumlah spekulasi pasca-pertemuan di Gondangdia dan di Teuku Umar beberapa hari lalu. Soliditas di internal Koalisi Indonesia Kerja beberapa pekan terakhir disinyalir mulai mengalami keretakan. Retaknya hubungan parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf ini dipertajam saat pertemuan Megawati dan Prabowo di Teuku Umar dibalas dengan pertemuan Gubernur DKI dengan Surya Paloh di Markas DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat. Hingga munculnya narasi di internal TKN untuk tetap komposisi koalisi atau koalisi plus-plus yang melibatkan oposisi. Jokowi selaku figur sentral dalam koalisinya justru menampik adanya perubahan komposisi koalisinya. Keharmonisan parpol di dalam koalisi pendukung pemerintah tentu sangat dibutuhkan agar stabilitas jalannya roda pemerintahan di periode terakhir Jokowi bisa berjalan sesuai harapan masyarakat yang sudah menyerahkan mandat kepada mantan Wali Kota Solo ini. Lalu bagaimana nasib koalisi pasca-TKN dibubarkan? Lalu akan seperti apa komposisi koalisi "plus-plus" jika nanti jadi dibentuk? Akankah pengawasan terhadap pemerintah menjadi tumpul karena fungsi oposisi hanya dilakoni satu parpol? #TKNBubar #KoalisiIndonesiaKerja #JokoWidodo



Editor : Krisiandi
Page:

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden