Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di kediaman Megawawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019. JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyoroti kedekatan Partai Gerindra dengan kubu pemenang Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurut dia, kedekatan itu belum tentu berbuah koalisi. Justru bisa jadi partai politik yang tidak mengumbar kedekatan lah yang akan masuk ke dalam koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Sekarang Gerindra digadang-gadang sudah mendekat (koalisi pemerintah). Tapi kan belum tentu juga, karena last minute menunggu putusan Pak Jokowi," kata Baidowi saat dihubungi, Jumat (26/7/2019).
"Jangan-jangan orang (partai) yang dianggap dekat ternyata jauh, atau sebaliknya. Orang (partai) yang dianggap jauh, ternyata dekat," lanjut dia.
Baca juga: Saat Gerindra Kekeh Jalin Kedekatan dengan Penguasa...
Bagi PPP sendiri, pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dianggap pintu menuju koalisi, menunjukkan kedewasaan politik dan dalam rangka persatuan membangun bangsa.
"Ya kerja sama untuk membangun bangsa itu bagus-bagus saja dilakukan oleh sesama partai, tanpa tersekat oleh pendukung atau rival," ujar dia.
Sekalipun nantinya akan ada anggota baru di dalam koalisi pendukung Jokowi, Baidowi mengatakan, belum dikomunikasikan presiden terpilih Jokowi kepada anggota koalisi.
"Dilihat apa kelebihan dan kekurangannya, itu prinsipnya Pak Jokowinya. Kita belum bisa menjawab itu karena memang masih berandai-andai, Pak Jokowi belum membicarakan kepada kami," pungkasnya.
Diberitakan, Partai Gerindra menyadari bahwa Koalisi Indonesia Kerja (KIK), kekuatan politik penyokong pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sudah terlalu 'gemuk'.
Baca juga: Gerindra: Kita Sudah Tahu Koalisi Pemerintahan Sudah Sesak
Sebanyak 10 partai politik memenuhi ruang koalisi itu, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB. Kehadiran Gerindra di dalamnya pun diyakini akan mengusik anggota koalisi yang sudah lebih lama berada di sana.
"Kami menyadari dan memahami, di dalam koalisi (KIK) sudah penuh sesak. Rasional, sangat mungkin serta wajar kalau ada dorongan Gerindra tetap di luar (oposisi). Namnya juga sudah penuh, kami sadari," ujar Ketua DPP Bidang Kajian Kebijakan Politik Gerindra Ahmad Riza Patria saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).
Meski demikian, Gerindra tidak patah arang. Meski sulit masuk ke koalisi, Gerindra tetap kekeuh menjalin hubungan baik dengan penguasa.
Salah satunya, Gerindra menghadirkan opsi lain agar tetap dapat berhubungan baik dengan penguasa, yakni dengan menjalin kerja sama politik melalui program-program.
"Program-program dari Prabowo ini bisa disinergikan dengan program Pak Jokowi," ujar Riza.
Riza berdalih, kerja sama program bukan berarti Partai Gerindra mengemis-ngemis kursi jabatan di pemerintah.
"Bersinergi ini bukan berarti bagi-bagi kursi, melainkan penyatuan visi dan misi. Itu yang namanya rekonsiliasi bersama-sama membangun bangsa," papar Riza.
