Wasekjen PDI-P: Gerindra Masuk Koalisi Jokowi atau Tidak, Itu Haknya

Kamis, 25 Juli 2019 | 17:20 WIB
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di kediaman Megawawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sutardoga mengatakan, pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tidak membahas masuknya Gerindra ke koalisi pemerintah.

"Kalau lihat gestur kemaren janganlah kita berprasangka, katakan hanya soal cerita kursi, transaksional, tidak seperti itu," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

"Soal apakah nanti bergabung atau tidak, itu kan hak Gerindra. Kita tidak bisa mencampuri hal itu," lanjutnya.

Baca juga: Kerja Sama PDI-P dan Gerindra Akan Menyulitkan Jokowi, Ini Sebabnya...

Eriko juga mengatakan, keinginan Gerindra untuk bergabung dengan koalisi pemerintah, sebaiknya disampaikan langsung oleh Prabowo kepada presiden terpilih Jokowi.

"Kemarin disampaikan Ibu Mega silakan disampaikan sendiri kepada Pak Jokowi, kalau mau diantar, ditemani dengan senang hati. Itu menunjukkan hubungan yang begitu dekat antara Ibu Mega dan Prabowo," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengatakan, ada keinginan Prabowo Subianto untuk bertemu kembali dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan ia bersedia menyampaikan keinginan itu ke Presiden Jokowi.

Baca juga: Mardani: PKS dan Gerindra Bukan Hanya Sekutu, Melainkan Sudah Segajah

Megawati tidak menyebutkan secara spesifik apa yang ingin disampaikan Prabowo ke Jokowi dalam pertemuan lanjutan kedua seteru di Pilpres 2019 itu.

Ia menilai sebaiknya Prabowo menyampaikan keinginan tersebut secara langsung ke Presiden Jokowi.

"Tapi sebaiknya menurut saya Mas Bowo ngomong sendiri saja sama Pak Jokowi. Sehingga yang namanya dialog itu sangat diperlukan," kata Megawati.

"Semua keputusan nanti ada di presiden terpilih karena pada Beliaulah (Presiden Jokowi) hak prerogatif itu ada, bukan pada saya," ucap Presiden kelima RI itu.

Kompas TV Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto menjadi pembicaraan hangat masyarakat Indonesia. Usai berkontestasi di Pemilu 2019, kedua tokoh ini kembali merajut tali silaturahmi. Keduanya seakan ingin mengajak para pendukungnya agar bisa kembali bersatu. Apakah pertemuan ini mensinyalir rekonsiliasi akan segera terwujud? Dan akankah Gerindra masuk ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin? Simak dialognya deng an Wasekjen DPP PDIP Eriko Sotarduga, Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, dan analis politik Gun Gun Heryanto. #Jokowi #Prabowo #PrabowoMegawati



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden