Fraksi Gerindra Ingatkan Anies Jangan Tergiur Manuver Surya Paloh

Kamis, 25 Juli 2019 | 11:33 WIB
RYANA ARYADITA UMASUGI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Gedung DPP Partai Nasdem, Rabu (24/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak tergiur untuk memikirkan tentang pencalonan di kancah Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyarankan, sebaiknya Anies mengurus Jakarta daripada memikirkan Pilpres yang akan berlangsung 5 tahun lagi.

Hal ini merupakan bentuk manuver politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut membuka kemungkinan akan mendukung Anies di Pilpres 2024.

Baca juga: Surya Paloh Lakukan Manuver, Siapkah Anies Menjadi Capres 2024?

"Ya urus saja Jakarta dulu biar beres. Jangan tergiurlah, lebih baik laksanakan saja amanat yang sudah diberikan. Kan jauh lebih bagus dari pada menghayal," kata Taufik saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2019).

Taufik mengatakan, presiden terpilih periode 2019-2024, yakni Joko Widodo, pun belum dilantik. Karena itu Taufik menegaskan bahwa wacana Anies menjadi calon presiden terlalu prematur untuk dibahas, apalagi Pilpres mendatang baru akan digelar pada 2024.

"Ya masih pagi, Pak Anies beresin Jakarta saja dulu, jangan mikirin 2024, masih lama. Wong presiden yang baru aja belum dilantik, gimana," ucapnya.

Mengenai manuver yang dilakukan Paloh, Taufik menyebutnya sebagai hal yang wajar dalam iklim politik sekarang ini.

Peristiwa ini hanya dimaknai sebagai pertemuan dan ajang silaturahmi antara senior dan juniornya.

"Enggak, itu kan haknya Nasdem. Yang penting Pak Aniesnya jangan tergiur, begitu dia tergiur dia lupa nanti sebagai gubernur yang punya tanggung jawab. Politik kan biasa manuver-manuver tapi kepagian," ujar Taufik.

Baca juga: Pengamat Sebut Anies Baswedan Belum Cukup Modal Jadi Capres 2024

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut partainya membuka kemungkinan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai Calon Presiden pada tahun 2024.

Hal ini disampaikan Paloh usai pertemuan tertutup dengan Anies di DPP Partai Nasdem, Rabu (24/7/2019).

Mulanya, Paloh mengaku memberikan saran-saran kepada Anies agar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjalankan tugasnya dengan baik. Dia menganggap sosok Anies tak hanya dibutuhkan warga Jakarta, tetapi juga bangsa Indonesia.

Wartawan pun menanyakan, apakah hal ini menandakan Paloh mendukung Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Sudah pastilah dukungan. Secara politik, lahiriyah, batiniyah lah dukungan," ucap Surya sembari tertawa di Kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Wartawan kembali bertanya maksud pernyataan Paloh itu apakah berarti juga Nasdem mendukung Anies untuk tahun 2024. Diketahui, pada tahun 2024, Indonesia akan kembali menggelar pemilihan presiden.

Baca juga: Sinyal Dukungan Partai Nasdem untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024..

"2024 kan tergantung Anies. Niatnya sudah pasti ada di situ, semua niat-niat baik harus terjaga asal baik," kata dia.

Wartawan memastikan lagi, "Artinya Nasdem siap mendukung Anies untuk 2024?"

"Insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan dukungan itu kan tidak bisa hanya datang dari pada 1 kelompok termasuk 1 institusi parpol Nasdem. Kita mengharapkan para pihak untuk anak-anak bangsa ini memenuhi kapasitas dan kapabilitas pemimpin negeri ini," tambahnya.

Untuk saat ini, Surya mendorong agar Anies mengeluarkan potensinya dalam memimpin Jakarta.

Ia berharap Anies bisa mengembangkan kinerjanya bagi kemaslahatan warga dan bangsa.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden