Waketum Sebut Gerindra Tak Ingin Ganggu Keharmonisan Koalisi Pemerintah

Kamis, 25 Juli 2019 | 23:06 WIB
KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai PDI-P Megawati Soekarnoputri bukan untuk membahas merapatnya Gerindra ke koalisi pemerintah.

Gerindra tidak ingin menempatkan diri sebagai pengganggu dalam koalisi pemerintah.

"Kita tidak bicara sejauh itu, dan kami tidak mau menempatkan diri juga sebagai pengganggu keharmonisan di internal," kata Edhy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: Waketum Gerindra: Kalau Dibutuhkan, Kita Siap Bantu Pemerintah

Kendati demikian, jika dibutuhkan, pihaknya siap untuk membantu pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan.

"Secara prinsip ya kita kalau pun memang, kan sudah juga disampaikan ke Pak Jokowi, kalau memang kita dibutuhkan ya kita siap, tetapi kalau tidak, ya kita di luar (di luar pemerintah) juga enggak ada masalah," ujarnya.

"Kalau hanya sekedar cari jabatan kan bukan tipikalnya Pak Prabowo. Faktanya ya beliau sudah mengabdi tentara 30 tahun. Sekali lagi kalau memang diminta secara prinsip demi merah putih, demi burung Garuda, ya beliau siap," tambah Edhy.

Baca juga: Gerindra: Kita Sudah Tahu Koalisi Pemerintahan Sudah Sesak

Sebelumnya, Megawati dan Prabowo bertemu di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Sementara Megawati ditemani dua politisi PDI-P yang juga anak Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo serta Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. 

Kompas TV Dinamika koalisi partai politik pendukung presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo- Ma&#39;ruf Amin semakin dinamis. Hal ini seiring dengan rangkaian pertemuan para elite dalam 3 hari terakhir. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kedua tokoh politik yang berseberangan dalam Pilpres 2019 itu bertemu sambil makan bersama. Pertemuan Megawati dengan Prabowo mencairkan ketegangan politik pasca-pilpres. Namun pertemuan tanpa dihadiri parpol koalisi lainnya memunculkan pertanyaan tentang kesolidan Koalisi Indonesia Kerja. Potensi masuknya Gerindra akan mengurangi jatah kursi menteri parpol pendukung Jokowi. Tanda-tanda dugaan tak harmonisnya internal Koalisi Indonesia Kerja juga terendus dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Nasdem. Terjadi aksi dan reaksi dalam menyikapi pertemuan lintas kekuatan politik. Kondisi ini muncul tak lepas dari tarik menarik distribusi kekuasaan setelah terpilihnya Joko Widodo. Apakah pertemuan Megawati dan Prabowo mengancam keberadaan Partai Golkar sebagai parpol peraih suara terbanyak kedua di Koalisi Jokowi- Ma&#39;ruf? Dan apakah pertemuan itu juga membuat parpol-parpol lain di koalisi Jokowi mulai ikut-ikutan gerah? Satu hal lagi yang juga patut dipertanyakan apa ada kaitannya antara pertemuan itu dengan keputusan untuk membubarkan tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma&#39;ruf? Untuk membahasnya sudah hadir Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kemudian Ketua DPP Partai Gerindra, Andy Rahmad Wijaya serta Direktur Center for Election and Political Party Universitas Indonesia, Reni Suwarso. Serta melalui sambungan satelit sudah ada Ketua DPP Partai Nasdem, Martin Manurung dan lewat <em>skype</em> sudah terhubung dengan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. #KoalisiIndonesiaKerja #JokoWidodo



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden