KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM
Ketum PKB Muhaimin Iskandar usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyerahkan pencalonan dirinya sebagai Ketua MPR kepada Koalisi Indonesia Kerja.
Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin menyampaikan, bursa nama pimpinan DPR dan MPR dibahas dalam pembicaraan antarpartai anggota koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Ya kita tugasnya berusaha tapi tergantung betul ke pada koalisi. Kita serahkan sepenuhnya pembicaraan di tingkat koalisi," kata Cak Imin selepas acara Harlah ke-21 PKB di Kantor DPP PKB, Selasa (23/7/2019) malam.
Cak Imin menuturkan, koalisi tak hanya membahas pencalonannya sebagai Ketua MPR saja melainkan juga kemungkinan partai-partai non-koalisi seperti Gerindra untuk menduduki kursi Ketua MPR.
Cak Imin mengatakan, pembicaraan di tingkat koalisi itu sudah mulai menunjukkan titik terang.
"Sudah saling tahu, sudah saling nganu, tinggal cocok-cocokan saja," ujar Cak Imin.
Ia menambahkan, PKB sependapat dengan sejumlah partai koalisi yang ingin anggota koalisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak bertambah.
"Saya setuju, ini sudah banyak, cukup bareng-bareng. Nanti kalau kebersamaan bisa ya nanti tetap berama tapi butuh waktu untuk sosialisasi bersama," kata Cak Imin.
Kompas TV Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa menjadi 2 partai terdepan yang terang-terangan mengincar kursi Ketua Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Partai Golkar merasa paling layak memperoleh kursi Ketua MPR karena mendapat suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Umum 2019. Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengklaim telah berkomunikasi dengan parpol koalisi pengusung Jokowi- Ma'ruf lainnya untuk sepakat menunjuk kader partai beringin sebagai Ketua MPR. Namun bukan cuma Golkar yang mengincar Kursi Ketua MPR. Ada PKB yang juga membidik kursi itu. Saat bertemu Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, 5 Juli lalu Cak Imin mengaku memiliki modal kuat sebagai pemersatu di lembaga MPR kelak. Selain Partai Golkar dan PKB, PDI-Perjuangan dan PPP ikut meramaikan bursa perebutan kursi Ketua MPR. PDI-P dan PPP menyodorkan nama kader terbaiknya agar bisa jadi Ketua atau Wakil Ketua MPR. Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa berharap perolehan suara di Pemilu 2019 tidak jadi rujukan kursi pimpinan MPR. Berbeda dengan partai koalisi Jokowi, Partai Gerindra mengaku tidak begitu mempermasalahkan posisi Ketua MPR. Juru bicara Partai Gerindra, Miftah Nur Sabri menuturkan keputusan siapa pimpinan MPR adalah dari hasil musyawarah. Tapi jika Gerindra diberi kesempatan partainya memiliki sejumlah kader terbaik. Berdasarkan Revisi Undang-Undang MD3, Pimpinan MPR akan dipilih dengan sistem paket. Bukan berdasarkan perolehan suara parpol di Pileg 2019. Dalam Undang-Undang MD3 paket pimpinan MPR berjumlah 5 orang. Terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil. Dari kelima pimpinan MPR tersebut 4 orang berasal dari partai politik dan 1 orang berasal dari unsur DPD. #KetuaMPR #Golkar #PKB