KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Soeharso Monoarfa, bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Suharso tiba di DPP Nasdem sekitar pukul 13.45 WIB, sementara pertemuan tuntas pada 14.17 WIB. Seusai pertemuan, kepada wartawan, Suharso mengaku ada pembicaraan terkait kursi Ketua MPR periode 2019-2024.
"Ada sedikit-sedikit (pembahasan pimpinan MPR). Pokoknya kita bicara koalisi ke depan, penajaman kita bagaimana membangun pemerintahan efektif ke depan," ujar Suharso.
Ia menyebutkan kesolidan yang ingin dikuatkan itu tidak disebabkan karena ada partai yang hendak membelot atau keluar dari koalisi.
Adapun selain Suharso, sebelumnya juga ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang sudah datang pukul 11.00 WIB. Seusai pertemuan, Muhaimin juga menuturkan hal serupa terkait kesolidan antarpartai KIK.
Dijadwalkan pula Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga dijadwalkan akan menemui Surya Paloh.
Kompas TV Bak perebutan posisi dalam balap motor, persaingan dan saling salip mewarnai klaim jatah partai. Selain kursi menteri, kursi Ketua MPR juga hangat dibicarakan karena jadi rebutan partai politk yang lolos ke Senayan. Bahkan partai yang berada di ambang minimal parliamentary threshold atau ambang batas parlemen pun berani menyatakan ketertarikannya mengisi kursi pimpinan MPR. Salah satunya PPP yang menyatakan kadernya bisa menjadi Ketua MPR. Hal ini disampaikan Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, seusai menutup mukernas PPP di Serang, Banten, Sabtu (20/7) siang. Suharso mengatakan, meskipun suara partainya tergolong lebih rendah dibandingkan partai lain di koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, ia tetap berharap agar PPP mendapat posisi di MPR. Suharso menambahkan, jika tidak memungkinkan mendapat kursi ketua, setidaknya PPP bisa mengisi posisi Wakil Ketua MPR. Persaingan makin ketat, saat Partai Gerindra menyatakan juga ingin kadernya menjadi Ketua MPR. Situasi ini berawal dari pernyataan anggota DPR Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid. Dikutip dari laman Kompas.com, anggota DPR Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid pada Jumat (19/7) lalu menyatakan, rekonsiliasi bisa dimulai dari para wakil rakyat di parlemen terutama pada saat pemilihan pimpinan MPR dengan sistem paket. Hal tersebut terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR, Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR, dan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia. Namun, pernyataan Sodik langsung ditanggapi Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. Dia menyindir Sodik dan Partai Gerindra dengan menyebut, PDI Perjuangan juga punya kader yang cocok sebagai Ketua MPR. Hasto bahkan meminta semua partai yang lolos ke parlemen mengikuti aturan main undang-undang MD3, sebelum menyebut kader mereka siap menjadi Ketua MPR. Namun, Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade membuat pernyataan yang berbeda dengan Sodik. Ia menyatakan, Gerindra tidak menginginkan jabatan Ketua MPR sebagai syarat rekonsiliasi. Andre menyebut saat ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih fokus kepada masalah perekonomian Indonesia. Senada dengan Gerindra, Partai Amanat Nasional juga mengisyaratkan tidak ingin bersaing menjadi Ketua MPR. Anggoat Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo menyatakan, PAN menghormati aturan pemilihan pimpinan MPR yang sepatutnya berasal dari jumlah suara yang didapat parpol di pemilu. Sejauh ini Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar yang terang-terangan menginginkan kursi Ketua MPR. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan sudah menyatakan dirinya ingin jadi Ketua MPR. Sementara Airlangga Hartarto menegaskan, kader Golkar pantas menjadi Ketua MPR karena perolehan kursi Golkar nomor dua di bawah PDI-P dan lebih banyak dari PKB. #KetuaMPR #MPR #JokowiMaruf
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Soeharso Monoarfa, bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). 
