PAN Bantah Sedang Bermanuver Agar Masuk ke Koalisi Jokowi

Selasa, 16 Juli 2019 | 22:36 WIB
KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan, partainya tidak pernah melakukan manuver politik agar bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Sebenarnya tidak ada manuver dari PAN untuk itu (gabung koalisi Jokowi)," kata Viva ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: PAN: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Sama Terhormatnya

Sekalipun ada perbedaan pandangan politik di internal tentang bergabung atau tidaknya PAN ke koalisi pendukung pemerintah, lanjut Viva, itu merupakan dinamika politik. Juga bagian dari demokratisasi internal PAN. Tidak bisa disebut manuver.

"Kader-kader PAN sangat terbuka dan relatif baik. Proses dinamika ini merupakan bagian demokratisasi di internal partai, karena syarat partai politik itu sebagai pejuang demokrasi," ujar dia.

Baca juga: Waketum Sebut PAN Merapat ke Jokowi demi Persatuan, Tak Memungkiri Berharap Jabatan

Saat ditanya kemungkinan PAN memilih berada di jalur oposisi selama lima tahun mendatang, Viva mengatakan, hal itu bukan masalah bagi PAN.

"PAN tidak ada masalah, mau di dalam atau di luar pemerintahan. Karena menurut platform PAN mau di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan sama-sama mulianya selama untuk bangsa dan negara," pungkas dia.

Diketahui, dua elite PAN yaitu Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan dan Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais memiliki pandangan berbeda soal sikap politik PAN lima tahun ke depan.

Baca juga: Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi, tapi Minta-minta...

Bara Hasibuan menyatakan, partainya siap menyeberang ke barisan koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Kami siap menyeberang. Mengatakan kepada rakyat bahwa PAN punya kebesaran hati untuk mendukung (pemerintah)," ujar Bara dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2019).

Sementara itu, Amien mendorong PAN untuk tetap konsisten berada di luar pemerintahan serta tidak balik badan bergabung ke partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (ke koalisi pendukung pemerintah)," ujar Amien.

Amien mengatakan, akan aneh apabila partai-partai politik yang selama tahapan Pemilu 2019 mengkritik petahana, namun tiba-tiba mendukung pemerintah.

 

Kompas TV Setelah kecewa dengan pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo dan Capres yang didukungnya Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada pemerintahan Jokowi-Maruf untuk membuktikan kinerjanya. Dalam keterangan persnya di Jakarta hari ini Amien mendukung tujuan pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk rekonsiliasi demi kepentingan bangsa dan negara.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden