Suasana rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI Jakarta untuk membahas tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, lagi-lagi diundur, Senin (15/7/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hendri Satrio mempertanyakan rapat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD DKI yang terus molor.
Menurut dia, hal ini salah satu upaya menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Apakah ini usaha untuk menyudutkan Gubernur Anies supaya pembangunan tidak maksimal? Sehingga gampang dikritik, gampang disalahkan, dan gampang dikalahkan di 2022 nanti," ucap Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2019).
Baca juga: Hanya Dihadiri 17 Orang, Pembahasan Tatib Pemilihan Wagub DKI Kembali Diundur
Hendri mengatakan, seharusnya tidak ada kesulitan bagi wakil rakyat untuk memilih wagub DKI Jakarta.
Hanya saja, tidak ada kemauan dari DPRD. Bahkan DPRD disebut sengaja mengulur waktu.
"Kalau kejadian selama ini belum putus-putus juga boleh dong rakyat bertanya mau ngapain sih? Mau main drama? Atau mau berbuat sesuatu ini makin lama, waktu bergulir terus, terlambat lah waktu Jakarta," kata dia.
Baca juga: Berembus Kabar Burung Dugaan Politik Uang di Balik Pemilihan Wagub DKI
Hal ini, menurut dia, akan menimbulkan pertanyaan, sehingga wajar muncul kecurigaan adanya politik uang.
"Prosesnya kan sudah ada orangnya, tinggal dipilih. Apakah ada hal lain yang belum mereka penuhi? Kalau rakyat juga kepikiran, jangan-jangan enggak cuma drama, jangan-jangan ada mahar yang perlu dibayar, mempertanyakan kan boleh," tuturnya.
Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta untuk membahas tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta beberapa kali diundur.
Baca juga: Pengamat: Drama Pemilihan Wagub DKI Terkait Pertarungan Pilkada 2022
Rapimgab seharusnya digelar pada Rabu (10/7/2019), tetapi batal digelar karena banyak pimpinan fraksi DPRD yang tidak hadir.
Kemudian pada Senin (15/7/2019) kemarin, Rapimgab kembali diundur karena alasan yang sama, tidak memenuhi syarat kuorum.
Kuorum untuk Rapimgab itu, yakni 50 persen+1 dari jumlah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi sebanyak 59 orang.
Jadi, rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 31 orang. Sementara itu, Rapimgab hari ini hanya dihadiri 17 orang. Rapimgab itu akhirnya ditunda.
