Ketua DPP PKB Sebut PDI-P, Nasdem dan Golkar Juga Incar Menteri Desa

Jumat, 12 Juli 2019 | 16:05 WIB
KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Politisi PKB Lukman Edy di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengatakan, posisi Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi posisi penting bagi beberapa partai politik di koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Lukman mengatakan, beberapa partai politik dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf memang memiliki perhatian terhadap persoalan desa.

"Ya menang Kemendes itu sekarang menjadi sangat penting bagi semua pihak yang punya pandangan dalam membangun Indonesia harus dari desa, bottom up mengubah cara pandang," kata Lukman saat ditemui di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Bamsoet: Airlangga dan Agus Gumiwang Layak Dipertahankan Jadi Menteri

Lukman menyambut positif partai-partai seperti PDI Perjuangan yang punya perhatian terhadap masyarakat di desa. Lalu, Nasdem dan Golkar sehingga posisi menteri desa menjadi sangat penting.

"Saya positif saja PDI-P, saya anggap positif karena PDI-P punya visi soal wong cilik, nah wong cilik kan adanya di desa. Kemudian Nasdem punya perhatian terhadap kementrian desa. Saya juga yakin, temen-temen di Nasdem menganggap bahwa masyarakat desa perlu diperhatikan, Golkar juga seperti itu," ujarnya.

Baca juga: Menteri Desa Periode Berikutnya Dinilai Jadi Incaran Partai Politik

Lukman mengatakan, pihaknya juga memiliki perhatian pada posisi menteri desa dan sudah memiliki kader-kader terbaik untuk dipertimbangkan presiden terpilih Jokowi mengisi posisi tersebut.

"PKB juga menganggap penting kemendes itu, di samping selama ini PKB punya portofolio di situ. Karena semenjak awal Kemendes embrionya ada di kementrian kawasan Indonesia timur, kemudian kementrian pembanguan daerah tertinggal," tuturnya.

Kendati demikian, Lukman mengatakan, pihaknya menyerahkan semua posisi menteri kepada presiden Jokowi, meski sudah menyerahkan 10 nama kader.

"Oleh karena itu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi untuk menentukan hak prerogatif untuk menentukan siapa yang cocok di Kemendes," pungkasnya.

Kompas TV Presiden terpilih Joko Widodo menyebut telah mengantongi nama-nama menteri dalam kabinet di periode pemerintahan mendatang bersama Ma'ruf Amin. Joko Widodo memastikan akan memasukkan sejumlah nama yang telah diusulkan partai politik pengusung. Presiden terpilih Joko Widodo menjabarkan persentase menteri antara kalangan partai politik dan profesional diperkirakan 60 berbanding 40 atau masing-masing 50 persen dengan mengakomodasi menteri berusia muda. Joko Widodo juga mempersilakan parpol koalisi mengusulkan sebanyak-banyaknya nama kandidat menteri. Selain sejumlah nama baru menurut Jokowi ada banyak juga menteri kabinet kerja yang akan tetap membantunya pada periode mendatang. #JokoWidodoMarufAmin #Kabinet #Menteri



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden