Suasana rapat terbatas Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menganggap Presiden Joko Widodo bisa meniru langkah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan fit and proper test terhadap calon menteri kabinetnya.
"Jika ingin membentuk komposisi menteri, Presiden Jokowi bisa membentuk tim terbatas dan melakukan fit and proper test seperti era SBY kepada calon menteri," ujar Arya kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).
Baca juga: Jokowi Pertimbangkan Kasus Hukum di KPK dalam Menyusun Kabinet Baru
Dengan melakukan fit and proper test, lanjutnya, Presiden Jokowi bisa menganalisa kompetensi, kecocokan, pengalaman, dan loyalitas calon menteri.
Peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (28/3/2019)."Jadi Jokowi tentu harus memiliki prioritas, bargaining yang kuat ketika akan kompromi dengan partai yang menyodorkan nama menteri," paparnya kemudian.
Ia menjabarkan, fit and proper test ala SBY bisa ditiru dengan formula yang berbeda. Contohnya, dengan melibatkan lembaga eksternal atau membentuk tim khusus dan wawancara yang dilakukan Presiden Jokowi kepada calon menterinya.
Baca juga: Jokowi Beberkan Komposisi Menteri Kabinet Jilid II
Dirinya meyakini Presiden Jokowi tidak akan hanya menerima calon menteri yang tidak diseleksi terlebih dahulu. Arya pun menekankan agar Jokowi juga menyeleksi secara ketat calon menteri dari partai politik.
"Masak untuk pos kementerian Jokowi hanya terima jadi. Nah, ini harus dilakukan seleksi juga, kalau terima barang jadi kan kita enggak tahu kualitasnya seperti apa," ungkapnya.
Baca juga: Jokowi Sudah Kantongi Nama-nama Menteri untuk Kabinet Baru
Seperti diketahui, pada era pemerintahan SBY di periode 2009-2014, SBY melakukan fit and proper test terhadap calon menteri kabinetnya.
Kala itu, SBY harus memilih menteri dengan pertimbangan yang akuntabel dan kredibel serta bisa bertanggungjawab kepada rakyat.
