Luhut: Masa Kotoran Babi Masih Dibuang ke Danau Toba...

Kamis, 11 Juli 2019 | 22:09 WIB
Dok: Biro Perencanaan dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meresmikan layanan taksi online di Bandara Internasional Kualanamu, Kabuaten Deliserdang, Kamis (11/7/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk tegas dalam membenahi Danau Toba.

Luhut mengatakan, Danau Toba merupakan salah satu objek wisata unggulan yang jadi prioritas pemerintah pusat.

"Dalam enam bulan ke depan semuanya harus bertambah baik. Saya minta Pak Gubernur bersikap tegas membenahi Danau Toba, termasuk kepada para bupati sekawasan danau,” ujar Luhut usai meresmikan layanan taksi online di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Medan Tak Masuk Rencana Pembangunan Terminal Setara Bandara

Luhut mengatakan, jika danau tercemar, akan menjadi promosi yang buruk untuk wisatawan.

Apalagi sekarang pariwisata di Indonesia sudah terintegrasi. Danau Toba sudah punya Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT). Jadi pengembangannya tidak hanya promosi, tapi bagaimana meningkatkan pelayanan serta menjaga lingkungan tetap asri. 

Luhut juga meminta agar Edy mengatur penggunaan keramba jaring apung (KJA) yang dinilai sebagai sumber utama pencemaran Danau Toba. Bahkan Luhut kembali ingin mewacanakan zero keramba di Danau Toba. 

"Terlalu banyak keramba di Danau Toba, merusak lingkungan, turis tidak akan datang. Rakyat harus kita urus, masa kotoran babi masih di buang ke danau (toba). Pak Gubernur tolong nanti, masih ada kotoran rumah tangga di buang ke sana,” ujarnya. 

Baca juga: Edy Rahmayadi Upayakan Keluarga Korban Kebakaran Pabrik Korek Api Dapat Santunan

Luhut juga menyinggung pemerintah daerah yang diam karena diduga sudah terima uang dari perusahaan pemilik keramba. 

“Jangan karena dikasih duit, maaf ya, sama perusahaan itu kita diam. Tak waktunya lagi itu, kita harus bangga jadi orang Indonesia,” ucapnya. 

Kepada Gubernur Edy, Luhut mengatakan bahwa Sumut punya potensi pariwisata yang sangat baik. Jika pariwisata baik maka ekonomi masyarakatnya juga akan meningkat. 

“Konsentrasi buat Sumut lebih bagus lagi. Pak Gubernur, ini golden opportunity untuk Anda, saya dukung sepenuhnya apa yang Anda kerjakan,” ujar Luhut.

Tak hanya kepada Edy, Luhut juga minta kepala daerah lainnya untuk membenahi kawasan wisata di daerah mereka.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden