Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd. JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi yang diajukan Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Maksum, tidak dapat menjelaskan korelasi antara dugaan Kartu Keluarga (KK) manipulatif dan pengguna hak pilih pada Pemilu 2019.
Dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019), Agus awalnya memaparkan adanya 117.333 KK manipulatif di lima kabupaten.
KK manipulatif artinya dalam satu kartu berisi lebih dari 1.000 orang, nomor KK yang tidak seusai nomenklatur, dan alamat yang berbeda-beda.
Kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra bertanya apakah Agus dapat memastikan apakah seluruh nama dalam KK tersebut menggunakan hak pilih.
"Kalau dijumlahkan orangnya kira-kira berapa yang berkorelasi dengan pengguna hak pilih?" tanya Saldi.
Baca juga: Saksi 02 Ditegur Hakim MK karena Pakai Istilah Siluman dan Manipulatif
Lantas Agus mengatakan tidak dapat memastikan apakah seluruh nama yang dalam KK menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sebab, pihaknya tidak melakukan rekapitulasi.
"Saya tidak bisa menjawab karena tidak melakukan rekap. Karena jumlah beda-beda," ujar Agus.
"Berarti tidak tahu ya. Apakah orang yang di KK itu anda teliti dan telah juga bahwa yang invalid itu menggunakan hak pilih?" tanya Saldi lagi.
Kemudian, Agus menjelaskan bahwa data invalid itu tidak ada setelah diverifikasi di lapangan.
Baca juga: Saksi Ungkap Sejumlah DPT yang Tak Dilengkapi Nomor Kartu Keluarga
Namun, Agus tidak dapat memastikan apakah seluruh data invalid dalam KK manipulatif yang ia paparkan juga menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019.
"Yang invalid ini kemudian terbukti di lapangan dia siluman. Tidak ada," kata Agus.
"Jadi walaupun ada KK yang invalid tapi anda tidak bisa memberikan keterangan kepada Mahkamah bahwa jumlah itu sekaligus pengguna hak pilih," ucap Saldi.
