TKN: Tanpa PAN, Kekuatan Partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sudah Cukup

Minggu, 28 April 2019 | 14:43 WIB
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai kekuatan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) cukup untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nanti.

Dia mengacu pada hasil sementara perolehan suara parpol pada Pemilihan Legislatif 2019.

"Dari sisi kekuatan di parlemen sebenarnya partai-partai KIK akan menguasai kursi pada kisaran 60 persen sehingga tanpa PAN berbalik mendukung paslon 01 pun, maka dukungan KIK terhadap paslon 01 jika nanti memerintah sudah cukup," ujar Arsul ketika dihubungi, Minggu (28/4/2019).

Baca juga: Mantan Ketum PAN Soetrisno Bachir: Arah Politik PAN Sudah Terbaca

Hal ini disampaikan untuk menanggapi wacana dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada capres petahana.

Oleh karena itu, TKN juga belum membahas kemungkinan untuk hal tersebut saat ini.

Arsul menilai masih terlalu pagi untuk membahas peluang dukungan dari partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Ketua Mahkamah PAN Sebut Partainya Membuka Peluang Gabung Koalisi Jokowi

 

"Fokus kami saat ini adalah mengawal penghitungan suara pilpres yang secara konsisten menunjukkan keunggulan paslon 01 dalam perolehan suara," ujar Arsul.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana.

"Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi) bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Wasekjen PAN: Bima Arya Terlalu Spekulatif Maknai Pertemuan Jokowi-Zulkifli

Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca pemilu 2019 usai.

Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya.

Namun, jika posisi PAN dinilai sudah tidak cocok disana, maka bisa jadi PAN kembali mengalihkan dukungan dan bergabung dengan koalisi Jokowi.

Kompas TV Menanggapi informasi Partai Amanat Nasional akan keluar dari koalisi Prabowo-Sandi Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menegaskan bahwa koalisinya hingga kini solid. Menurut Sandi kedatangan Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPRZulkifli Hasan ke Istana Negara beberapa waktu lalu hanya untuk menghadiri acara pelantikan Gubernur. #PAN #SandiagaUno #KoalisiPolitik



Penulis : Jessi Carina

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden