Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018). KOMPAS.com – Pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Zulkifli Hasan dengan capres petahana Joko Widodo, Rabu (24/4/2019), mencuatkan berbagai spekulasi.
Ada yang menduga, pertemuan keduanya bagian dari upaya rekonsiliasi pasca-pemilu, bahkan ada yang memprediksi PAN akan pindah gerbong koalisi.
Pada Pemilu 2019, PAN termasuk salah satu partai politik pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bersama Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.
Tensi politik pasca-pemilu agak tinggi setelah sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung -cepatnya. Hasil hitung cepat menempatkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengungguli Prabowo-Sandiaga.
Dinamika pun semakin tinggi, diwarnai dengan klaim kemenangan dari kedua kubu hingga tudingan kecurangan pemilu.
Pertemuan Jokowi dan Zulkifli pun diapresiasi karena dianggap bisa mendinginkan situasi. Benarkah mendinginkan situasi atau berkait dengan koalisi?
Pertemuan Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo berlangsung di Istana Negara, Rabu (24/4/2019).
Keduanya bertemu setelah menghadiri upacara pelantikan Gubernur Maluku Murad Ismail yang diusung oleh PAN.
Tak hanya Jokowi, pada kesempatan itu juga terlihat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mereka terlihat berbincang dengan akrab dan menampilkan gestur yang hangat.
Pertemuan itu pun kemudian banyak diartikan bahwa PAN mulai merapatkan barisan ke kubu penguasa.
Baca juga: Zulkifli Hasan Bertemu Jokowi di Istana Dinilai Sebagai Bentuk Rekonsiliasi
Menanggapi hal itu, Zulkifli Hasan melalui akun Twitter-nya, @ZUL_hasan, mengklarifikasi tidak ada maksud lain terkait kedatangannya ke Istana, selain menjalankan tugasnya sebagai Ketua MPR.
“Saya hadir di Istana sebagai Ketua MPR dalam Pelantikan Gubernur Maluku. Sama seperti pelantikan gubernur-gubernur lainnya. Apalagi, Murad Ismail adalah sahabat dan PAN mengusungnya di Pilkada Maluku lalu,” tulis Zulkifli.
Ia juga menyebut seluruh kader PAN dari tingkat kecamatan hingga nasional masih fokus mengawal suara dari masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto meyakini pertemuan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait dengan arah dukungan partainya ke depan.
"Ya kalau komunikasi Pak Jokowi dan Pak Zul setahu saya sangat-sangat baik. Pasti ada arah ke depan. Tidak mungkin ketika pemimpin berbicara itu tidak ada, itu pasti," kata Bima Arya saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Meski demikian, Bima belum bisa memastikan apakah dalam pertemuan itu sudah ada keputusan mengenai arah dukungan partai, apakah ke pemerintahan atau di luar pemerintahan.
Ia mengakui, ada perbedaan pendapat di internal PAN soal arah partai ke depan. Perbedaan baru sebatas pendapat kader dan belum mengubah keputusan partai.
"Baru di grup WhatsApp. Ada yang memilih tetap di 02, ada juga wacana untuk yang membuka segala kemungkinan. Itu biasa di WhatsApp grup," ujar Bima Arya.
Wali Kota Bogor ini mengatakan, pendapat yang disampaikan para kader yang disampaikan melalui grup percakapan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan partai.
Pengambilan keputusan partai, apalagi mengenai arah dukungan, menurut Bima, harus ditentukan melalui mekanisme partai.
Baca juga: Pertemuannya dengan Jokowi Banyak Ditafsirkan, Ini Kata Zulkifli Hasan
BPN Prabowo-Sandiaga pasti menjadi salah satu pihak yang paling banyak menerima pertanyaan terkait keberadaan Zulhas di Istana bersama orang-orang dari kubu lawan.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaen mengatakan, pertemuan Zulkifli itu bukan untuk mengubah haluan koalisi partainya.
Ia memercayai konsistensi PAN.
“Saya percaya PAN, percaya Pak Zulkifli Hasan, bukan meminta suaka politik, atau meminta bergabung dengan koalisi 01 ya. Saya tidak percaya itu," ujar Ferdinand saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).
Sebaliknya, ia memandang pertemuan itu seharusnya dipandang positif karena merupakan pertemuan para tokoh bangsa yang selama ini berada di kubu berseberangan.
“Saya pikir pertemuan itu adalah antara elite bangsa. Pertemuan pemimpin bangsa yang memang perlu dilakukan sebagai silaturahim sesama pemimpin bangsa. Dalam kondisi seperti ini memang menjadi sangat perlu silaturahim dilakukan,” ujar Ferdinand.
Pertemuan ini adalah sesuatu yang baik selama tidak menjadi ajang tawar-menawar politik, atau pembagian kekuasaan, dan sebagainya.
Baca juga: Jubir BPN: Pak Zulkifli Hasan Tak Meminta Bergabung dengan Koalisi Jokowi
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto usai menghadiri pelantikan gubernur dan wagub Maluku, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily.
Pertemuan tokoh-tokoh tersebut membawa kondusifitas pada situasi politik yang masih juga panas hingga saat ini.
“Kita tahu bahwa Zulkifli Hasan ini merupakan Ketua Umum PAN yang merupakan pendukung utama koalisi pasangan Prabowo-Sandi. Tentu pertemuan ini setidaknya memperlihatkan ke publik tentang pentingnya silaturahmi antar elit bangsa,” kata Ace, Jumat (26/4/2019).
Baca juga: TKN Sebut Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan Ciptakan Suasana Kondusif
Ia menilai masa depan bangsa lebih dan evaluasi pemilu kali ini lebih penting daripada terus-menerus terjebak dalam pengkotakak-kotakan 01 dan 02.
“Soal pembicaran arah koalisi, tentu tidak sejauh itu kita melihatnya. Toh, sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi, lebih baik kita menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU dulu, baik untuk pilpres maupun hasil pemilihan legislatif,” jelas Ace.
Proses pemungutan suara telah dilakukan pada 17 April 2019 dan keesokan harinya di beberapa lokasi yang mengalami gangguan teknis terkait pengiriman logistik pemilu.
