Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam. JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, mengatakan, partainya tidak hanya mengandalkan saksi untuk mengawal proses pemungutan suara di TPS, tetapi juga mengoptimalkan calon legislatifnya.
"Tidak hanya saksi, tapi caleg dan pengurus di dapilnya diminta mengawal suara dari TPS hingga rapat pleno di kecamatan," ujar Badaruddin kepada Kompas.com, Selasa (16/4/2019).
Saksi dan caleg partai mulai dari tingkat DPR hingga DPRD kabupaten/kota, juga bertugas melaporkan hasil pemungutan suara di TPS ke pusat data partai melalui aplikasi.
Badaruddin mengungkapkan, ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk menjadi medium melaporkan hasil pemungutan suara di TPS oleh saksi dan caleg.
Baca juga: Kampanye Damai, Caleg Partai Berkarya Lepas Ribuan Merpati
Meski demikian, ia enggan menyebutkan apa saja aplikasi yang digunakan tersebut.
"Aplikasi ada beberapa, ada yang umum, ada yang spesifik per dapil. Tapi maaf belum bisa dipublikasikan ya namanya, rahasia dapur," kata dia.
Dari beberapa hari sebelumnya, seperti diungkapkan Badaruddin, Partai Berkarya sudah menyiapkan caleg dan pengurus tingkat provinsi hingga kabupaten untuk mengawal proses pemungutan suara di TPS. Telah disiapkan juga satu saksi per TPS.
Namun demikian, Badaruddin menyebutkan, ada sekitar 10 persen dari total TPS di seluruh daerah yang tidak diwakili saksi oleh partai.
Baca juga: Partai Berkarya Tetap Optimistis Lolos ke DPR, meski Elektabilitas 0,5 Persen
"Kami tidak mengirim saksi sekitar 10 persen dari jumlah 80.000-an TPS. Itu karena di TPS yang bersangkutan tidak ada caleg dari partai kami, makanya kami hanya mengandalkan petugas Bawaslu saja," papar Badaruddin.
Adapun, untuk biaya saksi bervariasi. Ia mengakui, biaya yang dikeluarkan caleg kepada saksi hanya untuk transportasi dan konsumsi saja.
Nominalnya pun disesuaikan dengan kondisi wilayah dan daerah TPS serta kesanggupan caleg.
"Yang wajar-wajar saja, tidak lebih dari Rp 300.000 per TPS. Sumbernya gotong royong dari para caleg," jelas dia.
Infografik: Bingung Pilih Caleg?
