Warga melintas di depan poster berisi kritikan terhadap perilaku korupsi di kolong jalan kereta api Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2012). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Dari data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada empat caleg eks narapidana kasus korupsi yang diusung Partai Berkarya. Total, KPU menemukan ada 40 caleg DPRD dan 9 caleg DPD yang pernah dipidana dalam kasus korupsi.
Berikut empat nama caleg eks koruptor yang diusung Partai Berkarya:
1. Mieke L Nangka, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Dapil Sulawesi Utara 2, nomor urut 4) 2. Arief Armain, caleg DPRD Provinsi Maluku Utara (Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 1)
3. Yohanes Marinus Kota, caleg DPRD Kabupaten Ende (Dapil Ende 1, nomor urut 1)
4. Andi Muttarmar Mattotorang, caleg DPRD Kabupaten Bulukumba (Dapil Bulukumba 3 nomor urut 9)
Sebelumnya, KPU melakukan pengecekan secara akurat data caleg mantan koruptor.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, mekanisme pengecekan dilakukan di KPU daerah. Konfirmasi juga dilakukan ke pengadilan setempat.
Baca juga: PKS Usung Seorang Caleg Eks Koruptor
Pemeriksaan dan pengecekan data secara berkali-kali dan tidak sembarangan. Selain itu, KPU juga membandingkan data pihaknya dengan data yang dimiliki kelompok masyarakat sipil.
"Kami harus periksa berkali-kali dokumen secara teliti betul dari seluruh daftar nama itu betul-betul mereka mantan napi koruptor sehingga tak menimbulkan jika ternyata dia bukan napi koruptor," tutur Pramono.
Pramono menambahkan, yang tergolong sebagai mantan koruptor adalah mereka yang pernah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi. Ancaman pidananya di atas lima tahun.
"Kalau korupsi pasti ancamannya di atas lima tahun. Jadi yang disebut di UU itu ancamannya lebih dari lima tahun, bukan vonisnya," kata dia.
Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pengumuman ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rekam jejak caleg.
Daftar caleg eks koruptor juga bisa menjadi referensi publik saat menggunakan hak politik mereka.
