Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (8/5/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta BPJS Kesehatan melakukan efisisensi layanan menyusul terjadinya defisit anggaran di BUMN tersebut yang terus terjadi.
"Bukan mengurangi (layanan), tapi mengefisienkan layanan," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Menurut Wapres, permintaan efisiensi layanan BPJS Kesehatan merupakan keputusan rapat Presiden Jokowi dengan sejumlah menteri belum lama ini.
Baca juga: BPJS Kesehatan Akan Optimalkan Masjid Sebagai Point Center Baru
Efisiensi tersebut di antaranya layanan yang tepat dan mengontrol lebih ketat lagi rumah sakit-rumah sakit yang menyelenggarakan layanan BPJS Kesehatan.
"Berikan layanan yang perlu, jangan ada orang yang tiap hari pergi fisioterapi, atau pun bakti sosial kemudian masuk BPJS, kalau baksos ya baksos, seperti itu," kata dia.
Kalla memastikan, pemerintah akan membayar defisit anggaran BPJS Kesehatan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN.
Baca juga: Atasi Defisit, Pemerintah Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik
Meski begitu, Kalla mengatakan, pemerintah berharap defisit anggran BPJS Kesehatan tidak terus membangkak dari tahun ke tahun. Sebab itu akan membebani APBN yang juga terbatas.
"Parti membebani, mana mungkin tidak membebani," kata dia.
Saat ditanya apakah menaikan premi BPJS Kesehatan merupakan salah satu solusi, Kalla tak menampik. Namun ia menegaskan hal itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
