Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat dengan Komisi XI di gedung Nusantara I DPR RI, Senin (2/7/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani belum dapat mengungkapkan berapa jumlah dana pemerintah yang akan dikucurkan untuk menambal defisit pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Masih dilihat dan dihitung ya," ujar Sri saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/8/2018).
Namun, kabar yang beredar di lingkungan Istana, jumlah APBN yang disiapkan untuk menambal defisit BPJS berjumlah lebih dari Rp 5 triliun.
Baca juga: Atasi Defisit, Pemerintah Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik
Sri tetap belum bisa menjawab kabar tersebut.
Meski demikian, apabila pemerintah nantinya memutuskan mengucurkan dana demi menambal defisit BPJS, jumlah dana yang dikucurkan bukanlah seluruh nilai defisit, melainkan hanya sebagian.
"Sebagian akan kita (pemerintah) dan akan kita tambahkan. Tapi kita lihat hitungannya saja ya, karena masih belum ada," lanjut dia.
Baca juga: BPJS Alami Defisit, Pemerintah Akan Kucurkan Dana Besar
Sebagai informasi, defisit keuangan BPJS Kesehatan terus naik dari tahun ke tahun. Tahun 2018 ini, defisit keuangan BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 11,2 triliun.
Jumlah itu naik dari tahun 2017 yang sebesar Rp 9 triliun dan 2016 yang sebesar Rp 9,7 triliun.
Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, sebenarnya ada tiga pilihan untuk meningkatkan kapasitas keuangan BPJS, yakni dari penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat dan bantuan dana pemerintah.
Baca juga: BPJS Alami Defisit, Pemerintah Akan Kucurkan Dana Besar
Meski demikian, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, penambalan defisit keuangan BPJS tidak akan dilakukan dengan pilihan pertama dan kedua.
"Yang diambil ya bantuan dana pemerintah. Yang penting kan balance ya. Bisa ditutupi dengan itu dan memang yang dibahas (opsi) yang ketiga," ujar Irfan.
Direktur Utama BPJS Fachmi Idris menambahkan, kemungkinan pengucuran dana tersebut akan dibahas secara teknis di tingkat rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kamis (9/8/2018) mendatang.
"Karena (penambalan defisit BPJS) sudah bicara teknis, silahkan nanti dilihat saja rapat di hari Kamis besok. Yang penting saat ini bagaimana pelayanan masyarakat tidak berhenti dan tetap berjalan dengan baik," ujar Fachmi.
