Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor sedang melayani seorang warga yang sedang mengurus kartu BPJS Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/11/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kemungkinan akan mengucurkan anggaran dalam jumlah besar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menutupi defisit keuangannya.
Hal itu merupakan salah satu opsi yang muncul dalam rapat internal antara Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Fachmi Idris di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/8/2018).
"Yang di-review adalah kucuran dana dari pemerintah (untuk BPJS), tapi bukan dalam bentuk PMN (penyertaan modal negara). Jadi, skemanya dari APBN ya," ujar Sekretaris Utama BPJS Irfan Humaidi yang turut di dalam pertemuan.
Baca juga: Atasi Defisit, Pemerintah Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik
Saat ditanya, berapa jumlah dana yang akan dikucurkan, Irfan tidak mengetahuinya. Sebab, hal itu merupakan wewenang Kementerian Keuangan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi Saat ditanya lagi soal berapa jumlah defisit di BPJS, Irfan mengatakan, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan penghitungan.
Apabila BPK sudah selesai melaksanakan penghitungan, maka nilai defisit itulah yang akan dijadikan dasar berapa besaran kucuran pemerintah kepada BPJS.
Baca juga: BPJS Kesehatan Berharap Cukai Rokok Bisa Tutupi Defisit
Irfan menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, sebenarnya ada tiga pilihan untuk meningkatkan kapasitas keuangan BPJS, yakni dari penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat dan bantuan dana pemerintah.
Meski demikian, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, penambalan defisit keuangan BPJS tidak akan dilakukan dengan pilihan pertama dan kedua.
"Yang diambil ya bantuan dana pemerintah. Yang penting kan balance ya. Bisa ditutupi dengan itu dan memang yang dibahas (opsi) yang ketiga," ujar Irfan.
Baca juga: Tahun Ini BPJS Kesehatan Diperkirakan Defisit Rp 16,5 Triliun
Direktur Utama BPJS Fachmi Idris menambahkan, kemungkinan pengucuran dana tersebut akan dibahas secara teknis di tingkat rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kamis (9/8/2018) mendatang.
"Karena (penambalan defisit BPJS) sudah bicara teknis, silahkan nanti dilihat saja rapat di hari Kamis besok. Yang penting saat ini bagaimana pelayanan masyarakat tidak berhenti dan tetap berjalan dengan baik," ujar Fachmi.
