PKS Ingin Capres dan Cawapres Dibahas Bersama-sama dalam Berkoalisi

Jumat, 27 Juli 2018 | 11:52 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, saat ini komunikasi dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat masih bersifat cair.

Hidayat menekankan, pembahasan calon presiden dan calon wakil presiden sebaiknya dibahas bersama-sama. Hal itu dinilainya sebagai langkah bijak ketika ingin berkoalisi.

"Dan itu harapan saya dari awal untuk menghadirkan koalisi kemudian memungkinkan semuanya terakomodasi. Tapi, siapa yang menjadi capres, siapa yang jadi cawapres, kan perlu dibicarakan bersama," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Ia mencontohkan, sikap Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak memaksakan putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres merupakan hal yang patut diapresiasi.

"Kita harus menghormati pernyataan Pak SBY yang mengatakan tidak memaksakan untuk AHY (sebagai cawapres)," kata Hidayat.

Baca juga: Demokrat Bergabung, PKS Makin Yakin 2019 Ganti Presiden

Namun, Hidayat menjelaskan, partainya akan terus berupaya memperjuangkan sembilan nama capres dan cawapres dari internal PKS. Hidayat juga menyatakan partainya siap jika sembilan nama yang ditawarkan tak dipilih.

"Ya saya berharap semuanya legawa ya bukan hanya PKS ya tapi semuanya legawa untuk menerima hasil keputusan bersama oleh partai berkoalisi nantikan keputusan apa nanti kita belum ketahui," kata dia.

Baca juga: Demokrat Lakukan Penjajakan dengan PKS soal Pilpres 2019

Hidayat menekankan bahwa semuanya akan bergantung pada kesepakatan bersama dengan mitra koalisi nanti. Ia menghargai sikap Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat yang saling berkomunikasi satu sama lain.

"Nanti yang disepakati siapa ya kita sepakati bersama. Tapi sampai hari ini pertemuan kan masih bilateral nih antara Gerindra dengan Demokrat, Demokrat dengan PAN, Gerindra dengan PKS, Demokrat sudah mnegontak PKS untuk ketemu," kata dia.

"Nanti kan perlu ada pertemuan bersama untuk kita bahas bersama siapa yang memang pas untuk kita sepakati sebagai capres siapa cawapresnya," tuturnya.

Kompas TV PKS membahas kondisi politik nasional terkini termasuk sikap jelang pileg dan pilpres 2019.



Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden