Politisi PKS Nilai Kepemimpinan Prabowo Solidkan Koalisi Penantang Jokowi

Kamis, 26 Juli 2018 | 07:16 WIB
KOMPAS.com/Devina Halim Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat ditemui di ruangannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

JAKARTA. KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menganggap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah membuktikan kepemimpinannya sebagai salah satu pimpinan koalisi penantang Presiden Joko Widodo.

Mardani menilai hal itu dari aktivitas politik Prabowo yang "bergerilya" ke berbagai partai politik, termasuk Partai Demokrat.

Penjajakan koalisi antara Prabowo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilakukan di kediaman SBY, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/7/2018) malam.

"Ini bab tentang leadership quality, bagaimana Pak Prabowo dalam hal ini menunjukkan kualitas tersebut," ujar Mardani saat ditemui di ruangannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

"Bagaimana pun, coallition leader-nya adalah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo yang muter (ke partai lain), itu rendah hati juga," kata dia.

Baca juga: PKS Diyakini Tetap Dukung Prabowo meski Tak Dapat Cawapres, asal Ada Konsesi Politik

Sampai saat ini, menurut Mardani, penjajakan politik masih dilakukan oleh PKS dengan Partai Gerindra, begitu pula dengan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Perbincangan terkait calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2019 juga dinilai Mardani masih cair.

PKS masih tetap pada pendiriannya untuk mengajukan sembilan nama kadernya sebagai cawapres, yaitu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

Sementara itu, Partai Demokrat menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres. Di sisi lain, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai pendamping capres.

Baca juga: Prabowo di Antara Cawapres dari Demokrat dan PKS...

Mardani mengaku bahwa setiap partai masih terbuka dengan konfigurasi pilihan-pilihan tersebut.

"Memang etikanya Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi harus make everybody feels comfortable (membuat semua orang merasa nyaman)," tuturnya.

Menurut Mardani, kepemimpinan tersebut akan menjadi penentu mereka memenangkan pilpres mendatang. Dengan demikian, Mardani menilai kemenangan tak tergantung pada jumlah partai yang tergabung dalam koalisi.

"Makin banyak pasukan, belum tentu makin solid. Namun, makin kuat kepemimpinan, sedikit maupun banyak pasukan, (akan) solid," ujar dia.

Kompas TV PKS membahas kondisi politik nasional terkini termasuk sikap jelang pileg dan pilpres 2019.
Penulis : Devina Halim
Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden