Prabowo di Antara Cawapres dari Demokrat dan PKS...

Rabu, 25 Juli 2018 | 17:07 WIB
KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik Profil Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (24/7/2018) malam, menguatkan wacana pasangan Prabowo-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai penantang incumbent, Joko Widodo, pada pemilihan presiden 2019 mendatang.

Meski demikian, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, menilai, wacana itu membutuhkan 'restu' sekaligus kerelaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebab, PKS adalah rekan Gerindra sejak lama dan hingga kini PKS masih berpendirian kuat untuk mendorong kadernya menjadi cawapres mendampingi Prabowo.

Baca juga: Pertemuan SBY-AHY dengan Prabowo dan Sinyal Koalisi Hadapi Jokowi...

"PKS dan Gerindra ini bekerjasama hampir di sembilan provinsi dalam Pilkada serentak 2018 kemarin. Belum lagi di kabupaten/ kota yang jumlahnya juga banyak," ujar Rully saat dijumpai di Kantor LSI Denny JA, bilangan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (25/7/2018).

"Waktu Pileg 2014 kemarin, PKS juga memiliki suara tinggi. Tapi nyatanya PKS rela menyerahkan tiket cawapres ke PAN, Pak Hatta Radjasa, sebagai cawapres Prabowo. Jadi, Pemilu 2019 ini adalah momen lagi bagi PKS untuk meminta jatah kadernya jadi cawapres," lanjut dia.

 

Demokrat Unggul

Rully melanjutkan, hasil Pileg 2014 tentu menjadi salah satu rujukan Prabowo dalam menentukan parpol mana yang kadernya akan digaet menjadi cawapresnya.

Dari sisi perolehan suara Pileg 2014 sendiri, Demokrat unggul dibandingkan PKS. Partai besutan SBY itu memperoleh 12.728.913 suara atau setara dengan 10,19 persen. Sementara, PKS memperoleh 8.480.204 atau setara dengan 6,79 persen.

Baca juga: Politisi PKS Apresiasi Sikap SBY soal AHY Cawapres Bukan Harga Mati

Artinya, berdasarkan kalkulasi, akan lebih menguntungkan bagi Prabowo apabila ia menggaet kader Demokrat menjadi cawapres pada Pemilu 2019.

Meski demikian, Rully mengingatkan kembali bahwa kalkulasi itu bukanlah hal yang mutlak.

"Kalau hitungannya perolehan kursi di 2014, memang lebih banyak Demokrat daripada PKS. Tapi ini tentu hitung-hitungan politis, bukan matematis. Keduanya ini jelas beda. Sekali lagi karena PKS itu adalah partner setianya Gerindra," ujar Rully.

Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Cawapres dari PKS Tetap Dipertimbangkan

"Jadi apakah AHY pasti masuk dengan Prabowo? Belum tahu. Butuh pertimbangan lagi pasti dari Gerindra. Sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan apakah Prabowo sama-sama dengan AHY atau dengan kader PKS? Belum bisa dipotret," lanjut dia.

 

SBY dan AHY Bertemu Prabowo

Diberitakan, setelah sempat ditunda beberapa hari, pertemuan antara SBY dengan Prabowo akhirnya berlangsung juga. Pertemuan itu berlangsung di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Usai pertemuan, SBY ditanya oleh wartawan apakah dalam pertemuan semalam mendorong AHY menjadi cawapres pendamping Prabowo.

Baca juga: SBY-Prabowo Buka Pintu Koalisi, PAN Ingin Ada Prinsip Meja Kosong

SBY menjawab, pertemuan tersebut belum spesifik membahas cawapres yang akan diusung Partai Gerindra dan Partai Demokrat.

"Kami tidak membicarakan urusan cawapres. Saya ulangi, setiap parpol tentu menginginkan salah satu kadernya jadi capres atau cawapres, demikian juga Partai Demokrat. Tapi cawapres bukan harga mati," ujar SBY.

Baca juga: Prabowo: AHY Jadi Cawapres, Kenapa Tidak?

Prabowo lantas meneruskan jawaban SBY.

"Pak SBY tidak meminta AHY sebagai cawapres sebagai harga mati. Beliau minta kami mencari nama yang terbaik," ujar Prabowo.

Kompas TV Dalam pertemuan malam ini Prabowo mengatakan tidak ada tekanan dan keharusan dari SBY untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cawapres.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden