Pengusungan AHY Jadi Cawapres Dinilai Bisa Timbulkan Kecemburuan di Internal Demokrat

Selasa, 24 Juli 2018 | 12:40 WIB
KOMPAS.com/Ika Fitriana Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat berkunjung ke Magelang, Jawa Tengah, Selasa (10/4/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dinilai memiliki sisi negatif bagi internal Partai Demokrat.

Pengusungan putra Susilo Bambang Yudhoyono itu sebagai calon wakil presiden dinilai bisa menimbulkan kecemburuan di antara para kader partai.

"Faktanya AHY adalah putra SBY dan sekarang diwacanakan jadi cawapres. Karier yang instan ini bisa dibaca hanya karena hubungan kekerabatan Ayahnya," ujar pengamat politik dan dosen pascasarjana Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing kepada Kompas.com, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Pertemuan SBY-Prabowo Bahas Format Koalisi dan Kemungkinan AHY Jadi Cawapres

Menurut Emrus, pengusungan AHY tidak lepas dari hubungannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY.

Emrus merasa tak heran jika sejumlah kader partai memilih keluar dan bergabung dengan partai lain.

Terakhir, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi mundur dari Partai Demokrat.

Kehadiran AHY secara tidak langsung menyingkirkan kader lain yang lebih senior dan berpengalaman secara politik.

Menurut Emrus, kaderisasi selama bertahun-tahun sia-sia karena kehadiran AHY.

Baca juga: AHY: AHY Dipasang-pasangkan, seperti Dijual Sana-Sini...

"AHY yang belum seumur jagung ini sudah diberi jabatan (Komandan Satuan Tugas Bersama). Ini timbulkan kecemburuan sosial. Partai politik itu milik bersama, bukan milik pendiri," kata Emrus.

Menurut Emrus, idealnya siapapun kader yang akan diusung untuk menduduki jabatan tinggi harus memiliki pengalaman bertugas dari bawah.

Setidaknya, kader tersebut berpengalaman lebih dari lima tahun di internal partai.

Dengan begitu, menurut Emrus, pengusungan kader berdasarkan ukuran pengalaman dan prestasi. Bukan secara tiba-tiba karena hubungan kedekatan dengan petinggi partai.

Baca juga: Demokrat DKI: Cawapres Harus AHY, Capres Tak Mesti Prabowo

Demokrat hingga saat ini bersikukuh mendorong AHY bisa maju dalam Pilpres 2019. Salah satu opsi yang tengah diusahakan adalah duet Prabowo Subianto-AHY.

Setelah pensiun dari militer, AHY langsung diusung Demokrat menjadi calon gubernur DKI pada Pilkada 2017. Namun, ia kalah.

Setelah itu, AHY didapuk menjadi Komandan Satuan Tugas Bersama Demokrat.

Penulis : Abba Gabrillin
Editor : Sandro Gatra

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden