Ahli Tata Hukum Negara, Bivitri Susanti dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Pasal 128 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945.
Dengan dikabulkannya permohonan itu, maka pengurus partai politik (parpol) dilarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut Bivitri, putusan itu akan mampu menekan berbagai konflik kepentingan yang selama ini dilakukan oleh anggota DPD yang juga terlibat dalam kepengurusan parpol.
"Misalnya saja, ketika melakukan kunjungan kerja di daerah, dia akan cenderung mengundang orang atau organisasi yang berafiliasi dengan parpolnya sehingga tidak semuanya terpanggil," ujar Bivitri kepada Kompas.com di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Jakarta, Senin (23/7/2018).
Ia juga mengungkapkan, anggota DPD yang terlibat dalam kepengurusan parpol seringkali memanfaatkan pembiayaan kegiatan DPD dari APBN untuk menunjang kegiatan parpol.
Baca juga: Putusan MK soal DPD Bebas Parpol Dinilai Bisa Kembalikan Marwah DPD
Menurut Bivitri, jika praktik itu terus dibiarkan, akan merusak tatanan kenegaraan saat ini.
Sebagai tim ahli pemohon dalam uji materi ini, Bivitri tak menyangka MK sepakat bahwa kepengurusan parpol juga bisa menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas-tugas anggota DPD
Dengan demikian, ia menilai putusan ini bisa menjaga ciri khas DPD, sebagai perwakilan masyarakat daerah.
"Menurut saya ini langkah yang penting supaya DPD karakter kewilayahannya bisa terjaga sesuai apa yang kita cita-citakan," kata Bivitri.
"Menurut saya secara original intent memang harus mewakili wilayah dan lepas dari (kepengurusan) parpol. Jadi karakternya untuk mewakili wilayah bukan parpol," ujar dia.
Baca juga: Dilarang MK, Pengurus Parpol yang Kini Anggota DPD Harus Mengundurkan Diri
Sebelumnya Hakim MK I Dewa Gede Palguna menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi alasan MK dalam mengabulkan permohonan tersebut. Palguna pun menyatakan, MK konsisten dengan putusan-putusan terdahulu bahwa pengurus parpol tidak diperbolehkan menjadi anggota DPD.
"Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya," kata Palguna dalam sidang pleno putusan di Kantor MK, Jakarta, Senin (23/7/2018).
Sebaliknya, imbuh Palguna, MK memandang ada kebutuhan untuk menegaskan kembali pendiriannya terkait keanggotaan DPD tersebut. Sebab, Pasal 182 UU Pemilu yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD tidak secara tegas menyebut ada larangan bagi pengurus parpol untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD.
Baca juga: Ini Alasan MK Larang Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD
Dengan tak adanya penjelasan atas frasa "pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, atau hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dalam pasal tersebut, MK memandang adanya ketidakpastian hukum.
"Apakah perseorangan WNI yang sekaligus pengurus parpol dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945," ujar Palguna.
Jika ditafsirkan boleh, ini akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai representasi daerah. Ini juga akan berpotensi melahirkan perwakilan ganda.
Sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus parpol tersebut terpilih, maka parpol tersebut secara faktual akan memiliki wakil, baik di DPR maupun DPD. Sekalipun misalnya yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan saat mendaftarkan diri sebagai anggota DPD.
MK pun menyatakan, dalil Muhammad Hafidz sebagai pemohon terkait inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf l UU Pemilu beralasan menurut hukum.
