Lembaga Pengawas Pemilu Luar Negeri Pantau Pelaksanaan Pilkada 2018

Rabu, 27 Juni 2018 | 18:54 WIB
KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAH Dua anggota tim pengawas pemilu dari luar negeri sedang melihat poster foto pasangan calon kepala daerah di TPS 17, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu (27/6/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga pengawas pemilu dari luar negeri ikut memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

Tiga wilayah di Jawa Barat disebut menjadi barometer pemantauan oleh tim pengawas yang terdiri dari 12 negara serta perwakilan duta besar negara-negara sahabat, yaitu Tangerang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, keterlibatan tim pemantau pemilu dari luar negeri itu merupakan bagian dari program Electoral Studies Program (ESP) yang digagas oleh Bawaslu.

Baca juga: Jadi TKI di Luar Negeri, 18.000 Warga Madiun Tak Gunakan Hak Suara

Bagja menjelaskan, salah satu TPS yang dianggap cukup rawan dan perlu dipantau dalam Pilkada 2018 ini adalah TPS 17 yang berada di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja ketika menyampaikan paparannya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/3/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja ketika menyampaikan paparannya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/3/2018).

TPS yang menjadi tempat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencoblos itu menjadi satu dari sejumlah tempat pemungutan suara yang juga dikunjungi oleh tim tersebut.

"TPS ini dianggap rawan, karena ada mantan capres (Prabowo) di sini, dan mungkin akan lanjut lagi sebagai capres 2019. Bagi teman-teman luar negeri, tempat seperti ini jadi perhatian," ucap Bagja, saat meninjau ke lokasi, Rabu.

Baca juga: Kerja di Luar Negeri, 80.734 Warga Jateng Tidak Bisa Mencoblos

Bagja menuturkan, negara-negara yang terlibat dalam ESP itu diantaranya Amerika Serikat, Maldives, Srilanka, Myanmar, dan Kamboja.

Ia menambahkan, pihaknya ingin menunjukkan kepada negara-negara lain, bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di TPS yang dianggap rawan dapat berlangsung secara terbuka.

Selain di TPS tempat Prabowo menggunakan hak pilihnya, mereka juga memantau lokasi TPS Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mencoblos di Cikeas, Gunung Putri, Bogor.

"Kita harus berikan pesan kepada dunia internasional. Karena dengan ini, Pemilu 2019 mendatang akan dianggap aman," sebut dia.

Kompas TV Rapat yang dipimpin Ketua KPU Arief Budiman mencatat ada 185 juta pemilih dalam negeri dan 1,2 juta pemilih di luar negeri.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden