Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ditemui seusai rapat dengan Komisi I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjamin Tentara Nasional Indonesia memegang teguh netralitas terkait Pilkada Serentak 2018 dan pemilu 2019.
"Kami ingatkan kembali kepada seluruh jajaran TNI hingga satuan bawah tentang netralitas TNI, yakni Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilikada 2018," kata Hadi di Jakarta, Senin (25/6/2018), seperti dikutip Antara.
Hadi menekankan kepada jajarannya agar memedomani netralitas sebagai penjabaran maupun pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga tidak ada toleransi bagi pelanggar netralitas.
"Jika masyarakat menemukan prajurit yang tidak netral bisa melaporkannya kepada TNI bagian penerangan atau humas TNI," katanya.
Baca juga: SBY Ungkap Ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN dalam Pilkada
Panglima TNI mengingatkan tugas TNI antara lain menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesan pilkada serentak 2018 maupun tahapan Pemilu 2019.
Tentang netralitas TNI serta kemungkinan dukungan bagi purnawirawan TNI yang mengikuti bursa Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Panglima Hadi Tjahjanto menegaskan ,"Itu yang selalu saya ingatkan kepada seluruh jajaran, bahwa mereka sudah menjadi orang sipil, sudah terputus hubungan kedinasan".
Melalui perintah hariannya, Panglima TNI mengingatkan jajarannya untuk memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI dengan tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat.
Baca juga: PDI-P: SBY Playing Victim, Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri
Panglima TNI menegaskan, "Jaga kepercayaan rakyat kepada TNI-Polri, jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab".
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya menyebut adanya ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).
Baca juga: BIN Minta SBY Laporkan Isu Ketidaknetralan Aparatur Negara ke Bawaslu dan KPU
Pernyataan mantan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui.
SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.
Dia menyinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.
KPU menetapkan pemungutan suara pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Terdapat 171 daerah akan berpartisipasi, yakni 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.
Beberapa purnawirawan TNI tercatat mengikuti Pilkada 2018 antara lain Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi (cagub Sumatera Utara), Brigjen TNI (Purn) Edy Nasution (cawagub Riau), Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin dan Mayjen TNI (Purn) Sudrajat (cagub Jawa Barat), serta Mayjen TNI (Purn) Tanribali Limo (cawagub Sulawesi Selatan).
