Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi terbatas di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta agar peserta Pilkada Serentak tak main-main dengan politik uang jelang pencoblosan pada 27 Juni 2018.
Bentuk politik uang itu kata dia yakni pembagian uang kepada masyarakat pada pagi atau sore hari sebelum pemungutan suara Pilkada di 171 daerah dilakukan. Keduanya dikenal dengan istilah serangan fajar dan senja.
"Semua ayo, sama-sana kita kerja sesuai aturan berlaku. Hal-hal yang negatif dulu yang pernah terjadi seperti misalnya pengerahan massa berlebihan ya," ujar dia di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/6/2018).
"Juga money politic dalam arti serangan fajar, serangan senja, dan macam-macam itu (harus) hilang. Semua itu kami imbau ya supaya semuanya bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas, punya kompetensi di daerah masing-masing," sambung dia.
Baca juga: Hadiah Rp 5 Juta bagi Warga yang Laporkan Politik Uang
Pagi tadi, Wiranto bersama sejumlah menteri, Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPU, hingga Ketua Bawaslu menggelar video conference dengan jajaran Gubernur, Bupati, Kapolda, Pangdam, Danrem hingga Panwaslu terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
Peran panwaslu sangat penting sebab menjadi ujung tombak lembaga pengawas Pemilu di daerah-daerah, termasuk menindaklanjuti laporan adanya dugaan politik uang.
Koordinasi antar instansi itu, kata dia, sangat penting untuk memastikan persiapan Pilkada Serentak prima sehingga pelaksanaanya bisa berjalan aman tertib, jujur dan adil.
"Tanpa kebersamaan kami, tanpa kebersamaan penyelenggara, fasilitator, aparat keamann, parpol, kontestan paslon, enggak akan tercapai itu," kata dia.
