H-5 Pilkada Serentak, Pemerintah Jamin Netralitas ASN dan Aparat Keamanan

Jumat, 22 Juni 2018 | 13:43 WIB
Kompas.com/YOGA SUKMANA Menko Polhukam Wiranto bersama sejumlah pejabat menggelar konferensi pers usai rakor persiapan akhir Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi terkait persiapan akhir penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Usai rakor, Wiranto mengungkapkan sejumlah poin hasil rapat tersebut.

Salah satunya yakni penegasan terkait sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat keamanan dalam Pilkada Serentak.

"Kami juga tadi menekankan netralitas ASN hingga masalah yang menyangkut netralitas aparat keamanan," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Pemerintah Akui Ada Anggaran yang Belum Cair

Meski ada polemik terkait kebijakan pemerintah belakangan ini, Wiranto menjamin netralitas ASN dan aparat keamanan pada Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 Juni 2018 tersebut.

"Kami jamin pada saat nanti tidak akan ada keberpihakan dari pihak-pihak tertentu yang memang harus netral dalam pelaksanaan itu," kata mantan Panglima ABRI tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah keputusan pemerintah jelang Pilkada menimbulkan polemik. Di antaranya, pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawaban Barat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri itu menimbulkan kekhawatiran dan dinilai syarat kepentingan karena salah satu calon kepala daerah di Pilkada Jabar berlatar belakang Polisi yakni Irjen Pol (Purn) Anton Charlian..

Baca juga: Pj Gubernur Bisa Langsung Diberhentikan jika Tak Netral di Pilkada

Selain netralitas, pemerintah juga menjamin keamanan gelaran Pilkada Serentak 2018. TNI-Polri kata Wiranto sudah mengelar kesiapan untuk mengamankan gelaran demokrasi di 171 daerah tersebut.

Rakor persiapan akhir Pilkada Serentak dihadiri sejumlah pejabat di antaranya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.

Kompas TV Menko Polhukam mengharapkan dukungan dan kerja sama masyarakat agar pilkada berjalan baik.



Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden