Menko Polhukam Wiranto bersama sejumlah pejabat menggelar konferensi pers usai rakor persiapan akhir Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018) JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui belum semua anggaran Pilkada Serentak 2018 cair.
Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai rapat koordinasi persiapan akhir Pilkada Serentak.
"Kami bicara masalah anggaran, memang ada beberapa yang belum sampai (di daerah)," ujar Wiranto saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018).
Meski begitu, kata dia, hal itu bukanlah masalah. Sebab pemerintah memastikan, sisa anggaran yang belum cair akan segera dicairkan sebelum gelaran Pilkada Serentak dimulai pada 27 Juni 2018.
Namun, Wiranto tidak menyebutkan secara rinci daerah mana saja yang anggarannya belum cair. Ia juga tidak mengungkapkan penyebabnya.
Saat di konfirmasi hal serupa, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan hal serupa. Ia membenarkan ada anggaran Pilkada yang belum cair.
"Tahap terakhir yang saya tahu laporannya hanya di Bali saja, tetapi mau dicairkan tanggal 21 Juni kemarin. Saya belum cek lagi," kata dia.
Berdasarkan data, anggaran Pilkada Serentak 2018 mencapai Rp 15,2 triliun. Rinciannya, yakni anggaran KPU Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun dan pengamanan TNI-Polri Rp 339,6 miliar.
Sebelumnya, rakor persiapan akhir Pilkada Serentak dihadiri beberapa pejabat diantaranya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.
