PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini

Sania Mashabi
Kompas.com - Rabu, 28 April 2021 | 16:53 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU RI, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan, pekan ini pihaknya akan melakukan pemuktahiran data pemilih di Kabupaten Nabire.

Adapun pemuktahiran data tersebut dilakukan dalam rangka persiapan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Nabire. PSU rencananya dilakukan 14 Juli 2021.

"Salah satu kegiatan pentingnya adalah, menyinkronisasikan data pemilih antara DP4 dengan DPT (daftar pemilih tetap) pemilu terkahir. Hal itu sudah kami rampungkan," kata Viryan dalam rapat koordinasi yang disiarkan secara daring, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: KPU Usul Pembentukan Tim Teknis dengan Bawaslu untuk Pelaksanaan PSU di Nabire

Berdasarkan hasil sinkronisasi, lanjut Viryan, pemilih pada DPT 2019 sebanyak 188.801 pemilih, sementara jumlah pemilih dalam DP4 yang diserahkan oleh Dukcapil sebanyak 117.877 pemilih.

Dari dua data itu dilakukan sinkronisasi dan didapatkan tambahan angka, serta tambahan dari hasil melakukan pemadanan dengan perekaman e-KTP.

"Dapat angka 117.401 pemilih. Angka 117.401 pemilih ini lah kemudian mulai oekan ini akan kita lakukan pemutakhiran oleh rekan-rekan kami di lapangan atau biasa disebut kegiatan coklit," ujarnya.

Baca juga: Persiapan Pemungutan Suara Ulang, KPU Kirim Tim Cek Masalah di Nabire

Viryan menambahkan, sebelumnya KPU sudah melakukan upaya sesuai regulasi bahkan ada beberapa kasus KPU juga melakukan supervisi langsung di Nabire.

Ia mengatakan, memang ada kondisi berbeda untuk melakukan pemutakhiran data di Nabire, oleh karena itu ada supervisi terkait DPT oleh KPU RI.

Selain itu, juga ada kondisi seperti upaya intimidasi kepada petugas di lapangan dalam pemutakhiran data.

"Untuk itu dalam amar putusan MK, salah satunya kita berharap dukungan aparat keamanan agar pemutakhiran ini bisa berjalan sesuai regulasi dan menggairahkan DPT yang lebih baik lagi," ucap dia.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi Bahas Persiapan PSU di Nabire

Sebelumnya, MK telah menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilkada 2020 yang dilaksanakan sejak Kamis (18/3/2021) hingga Senin (22/3/2021).

Adapun jumlah perkara yang diputus oleh MK sebanyak 32 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 yang masuk dalam tahap pembuktian.

Dari 32 perkara yang diputus, 16 perkara diminta lakukan PSU.

Terdiri dari sengketa Bupati Teluk Wondama, Bupati Yalimo, Bupati Nabire sebanyak dua perkara, Bupati Morowali, dan sengketa pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, Bupati Sekadau, Bupati Labuhanbatu Selatan, Bupati Halmahera Utara, Bupati Labuhanbatu, dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Kemudian, sengketa Bupati Rokan Hulu, Bupati Mandailing Natal, Bupati Indragiri Hulu, Gubernur Jambi, Wali Kota Banjarmasin, dan Bupati Boven Digoel.

PenulisSania Mashabi
EditorKristian Erdianto
Terkini Lainnya
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional
KPU Sabu Raijua Duga Bawaslu Lalai Saat Tangani Masalah Kewarganegaraan Orient
KPU Sabu Raijua Duga Bawaslu Lalai Saat Tangani Masalah Kewarganegaraan Orient
Nasional
MK Perintahkan PSU di 16 Pilkada 2020, KPU Yakin Tak Akan Pengaruhi Citra
MK Perintahkan PSU di 16 Pilkada 2020, KPU Yakin Tak Akan Pengaruhi Citra
Nasional