Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Dian Erika Nugraheny
Kompas.com - Kamis, 15 April 2021 | 08:37 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah yang baru terpilih pada Pilkada 2020 bekerja secara cepat.

Jokowi mengungkapkan, jumlah kepala daerah yang baru lebih banyak daripada kepala daerah petahana.

"Tadi saya mendapatkan laporan dari Mendagri bahwa hari ini ada petahana 114 dan yang baru 255. Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, sekaligus juga sebuah tanggung jawab," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah 2021, ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/4/2021) malam.

Baca juga: Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

"Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus bekerja dengan kecepatan tinggi, goal oriented. Orientasinya adalah hasil," lanjutnya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepala daerah tidak segan melakukan inovasi di daerah masing-masing.

Ia juga mengingatkan agar para pemimpin daerah itu jangan hanya puas membaca laporan saja.

"Cek di lapangan, lihat di lapangan, kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketetapan kebijakan sangat dibutuhkan sekarang ini," katanya.

Baca juga: Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Lebih lanjut Jokowi meminta seluruh kepala daerah membuat skala prioritas dalam menjalankan kebijakan.

Dengan demikian alokasi anggarannya juga lebih fokus dan lebih terkonsentrasi.

"Menurut saya semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrolnya, semakin gampang mengeceknya dan hasilnya akan semakin keliatan," tutur Jokowi.

"Oleh sebab itu saya titip buat satu, dua atau tiga saja kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan ke sana. Sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

PenulisDian Erika Nugraheny
EditorKristian Erdianto
Terkini Lainnya
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional
KPU Sabu Raijua Duga Bawaslu Lalai Saat Tangani Masalah Kewarganegaraan Orient
KPU Sabu Raijua Duga Bawaslu Lalai Saat Tangani Masalah Kewarganegaraan Orient
Nasional
MK Perintahkan PSU di 16 Pilkada 2020, KPU Yakin Tak Akan Pengaruhi Citra
MK Perintahkan PSU di 16 Pilkada 2020, KPU Yakin Tak Akan Pengaruhi Citra
Nasional